Arsip Blog

Pahlawan Pemberdayaan

994327_491361500937847_1942968299_nSiapakah di dunia ini yang pantas di sebut sebagai pahlawan? Indikator-indikator apa saja yang harus di penuhi untuk menjadi seorang pahlawan? Dan lembaga apakah yang punya legitimasi untuk menyebut seseorang itu pahlawan atau bukan?

Mohon maaf saya menggunakan istilah pahlawan pemberdayaan ini, karena memang tematik dari situasi dan kondisi para pelaku pemberdayaan yang telah sedemikian rupa dalam mencari kejelasan atas nasib mereka yang selama ini samar dan terkatung-katung.

Kata pemberdayaan sekarang ini sedang populer dan menjadi identik dengan PNPM. Sebuah program yang katanya pemberdayaan masyarakat. Siapapun yang menjadi pelaku PNPM secara langsung dan tidak langsung, selalu di sebut-sebut sebagai sosok seorang pahlawan. Sehingga muncul istilah pahlawan masyarakat miskin. Karena memang demikian tugas tanggung jawabnya untuk selalu memperjuangkan masyarakat. Dan tidak berlebihan bila kita sematkan tanda jasa pahlawan pemberdayaan ke atas dada mereka sebagai penghargaan pengabdiannya.

Namun beberapa bulan terakhir ini, pahlawan pemberdayaan itu tidak bisa fokus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin karena para “Sang pemberdaya” itu sedang menemui cobaan berat tak tertanggungkan. Meskipun Tuhan berjanji tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya, namun cobaan tidak gajian lebih dari tiga bulan lamanya itu, tentu sangat merobohkan kuda-kuda mental dan kesabaran mereka. Apalagi setelah sekian lamanya belum ada tanda-tanda yang pasti akan nasib mereka ini, selain rumor tembung “Jarene”.

Tidak gajian itu memberikan implikasi yang luar biasa. Yang paling terasa adalah mereka semakin lemah energinya untuk memperjuangkan hak rakyat miskin. Karena mereka sendiri terancam menjadi miskin pula. Read the rest of this entry

Iklan

Antitesa Pemberdayaan

Permasalahan pemberdayaan masyarakat (Enpowerment of Community) memang merupakan hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan di tengah ketidakpercayaan yang melanda masyarakat. Hampir 3 dekade masyarakat kita hidup dalam sebuah system yang represif dan otoriter. Sehingga karena sedemikian panjang dan menyeluruhnya system tersebut menyebabkan terjadinya kehancuran total kepercayaan masyarakat atas Negara ini. Masyarakat perlahan-lahan kehilangan kesadaran, kecerdasan, kemampuan menghitung hak-hak mereka yang harus dipenuhi Negara.

Di dalam nuansa seperti itu, Rakyat dianggap sebagai sebuah masyarakat yang kurang berdaya, kurang bisa mengembangkan dirinya, tidak mempunyai bargaining power dalam mengakses fasilitas yang disediakan Negara, bodoh, kurang ketrampilan sehinga tidak bisa membawa diri dan masyaraktnya menjadi sebuah komunitas yang siap menghadapi tantangan globalisasi. Read the rest of this entry

PNPM MANDIRI PERDESAAN PROGRAM SETENGAH HATI

Pada tanggal empat desember hingga 14 desember 2012, di hotel Parama Cisarua Puncak, diadakan pelatihan Fasilitator Teknik, Fasilitator Pemberdayaan dan asistent Fasilitator Pemberdayaan. Acara pembukaan yang dilakukan oleh Korprov Ir Sugiharto dimaksudkan untuk merefresh kembali para fasilitator yang selama ini bertugas pada setiap kecamatan yang berada di Provinsi Banten. Sehinga diharapkan kelak, bila para fasilitator ini kembali ke kecamatannya masing-masing, mereka lebih fresh baik secara mental maupun ke-ilmu-annya.

PNPM-MPd atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandirian Perdesaan, dimaksudkan sebagai program yang berpihak pada masyarakat miskin di perdesaan, dengan misi mengentaskan kemiskinan di Desa. Dengan SOP dan Tupoksi yang dibuat sedemikain rapi, lalu melakukan pelatihan-pelatihan intensif pada pelaku-pelakunya yang dibuat berjenjang mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, diharapkan seluruh aktivitas yang dilakukan di lapangan akan sesuai dengan SOP dan Tupoksi. Untuk maksud demikianlah maka pelatihan untuk FT, FK dan Asisten FK untuk Provinsi Banten TA 2012 dilakukan di Cisarua, Bogor, Puncak. Read the rest of this entry

PNPM : MAMBANGUN MANUSIA DAN BUKAN MANUSIA MEMBANGUN

Selama beberapa tahun sejak di luncurkan tahun 2007—yang embrionya sudah ada sejak tahun 98— bahwa tujuan PNPM seringkali masih tidak dipahami secara utuh khususnya bagi masyarakat perdesaan. Mereka membayangkan bahwa PNPM adalah sejenis proyek yang jatuh dari langit sebagaimana program pemerintah yang lain yang terkadang di asumsikan dapat di gunakan “se-enaknya sendiri” tanpa pertanggungjawaban yang transparan.  di orientasikan untuk bagaimana mencetak keuntungan setinggi-tingginya. Tidak sedikit yang mengatakan dengan nada minor “ah, ini kan uang pemerintah yang dihibahkan”.

Kelanjutannya menjadi stigma negatif sehingga ketika di setiap musyawarah prioritas usulan, bukan mengacu kepada kebutuhan yang mendesak namun di pilih karena di taksir dapat menyerap dana PNPM yang besar. Fenomena tersebut menyebabkan efek domino, yaitu salah satunya adalah “Bagito”—- Bagi Roto yang artinya dana PNPM di bagi sedemikian rupa agar setiap desa mendapatkan. Sehingga mengakibatkan esensi proses pemberdayaan terkadang hanya menjadi formalitas belaka.

 Ini terjadi dimungkinkan dari banyak faktor yaitu tidak utuhnya sosialiasi program oleh pelaku kepada masyarakat luas, kurangnya atensi masyarakat terhadap pembangunan di desanya,  dominansi elit desa, kultur egosentrisme desa, sifat serakah, persepsi yang salah terhadap program pemerintah, budaya kapitalisme yang sudah merongrong hingga ke setiap tubuh masyarakat desa, lunturnya etos gotong-royong komunal yang di imbangi dengan kecenderungan budaya individualistis, dan macam sebagainya. Terkadang lebih parah lagi telah di tumpangi dengan kepentingan politis bagi sebagian kalangan. Bahkan program pun juga memiliki andil dengan membludaknya administrasi yang terkadang tidak “manusiawi”  serta di tambah dengan berbagai program tambahan yang mau tidak mau mengurangi fokus pemberdayaan.

Dari latar belakang itu, tidak aneh apabila dalam setiap pemeringkatan usulan selalu di dominasi oleh usulan sarana prasarana. Sedangkan untuk jenis usulan peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan biasanya hanya di gunakan sebagai “penggembira” dan prosentasenya juga sangat rendah. Read the rest of this entry

Sertifikasi Fasilitator – Kenapa?

***

Kita tak akan mencantumkan di KTP pekerjaan sebagai fasilitator. Atau tidak akan menjawab pertanyaan “Kerja apa mas/mbak?” dengan jawaban “fasilitator”. Bukan karena fasilitator itu tidak dikenal secara umum sebagai pekerjaan, tapi karena secara “formal” memang belum masuk ke dalam kategori profesi di Indonesia.

Saya baru mengerti arti “fasilitator sebagai profesi” dari Pak Slamet, konsultan Depdagri, pada saat lokakarya penyusunan modul ToT yang dikembangkan Ditjen PMD Depdagri pada tahun 2009. Sebagai profesi, maka harus ada sertifikasi fasilitator dari organisasi profesi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan itu. Sertifikat dikeluarkan dengan menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi. Kalau fasilitator sudah menjadi profesi yang secara resmi dicanangkan pemerintah, akan masuk ke dalam buku daftar profesi di Indonesia yang tebalnya segede kulkas yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Saya juga baru melihat barang itu yang diperlihatkan oleh Pak Slamet kepada kami semua. Buku itu sangat tebal karena memuat daftar seluruh profesi di Indonesia termasuk ruang lingkup kompetensinya masing-masing.

Apa yang dimaksud dengan standar kompetensi seorang fasilitator? Sama dengan profesi lain, harus ada standar yang jelas sebagai fasilitator apa. Dokter saja ada spesialisasi. Begitu juga dengan advokat memiliki spesialisasi tertentu juga.

*** Read the rest of this entry

PNPM, Perdagangan Bantuan Sosial dan Hancurnya Kearifan Desa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan pengembangan dari berbagai program yang hampir sama diberbagai Departemen/Lembaga pemerintah dalam bentuk kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program yang dioperasionalkan melalui utang luar negeri (LOAN NO. IBRD 7664) ini mulai di laksanakan sejak tahun 1998 dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan di instrodusir secara massal tahun 2007 dengan nama PNPM Mandiri. Melalui melalui Loan Agreement dari Bank Dunia No. 7504-10 yang ditandangani tanggal 6 juni 2008 dengan pinjaman 400 juta dollar Amerika.

Secara konseptual program ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem, mekanisme, dan prosedur penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan dengan mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat, dengan menyediakan pendamping lapangan, dan dukungan dana stimulan.

Tapi apa benar telah tumbuh sebuah mekanisme yang bisa dijadikan lesson learn dalam penanggulangan kemiskinan dari wilayah-wilayah sasaran program ini? Apakah telah tumbuh partisipasi dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan atau sebaliknya, hancurnya nilai-nilai kearifan dan ke-swadayaan desa.

Drama PNPM

Aristoteles dalam karnyanya Poetics, pernah memperkenalkan istilah dramaturgi. Dalam Poetics, Aristoteles menjabarkan penelitiannya tentang penampilan/drama-drama yang berakhir tragedi/tragis ataupun kisah-kisah komedi. Ia mengkaji baik teks maupun non teks seperti; hubungan antara karakter dan akting, dialog, plot dan cerita.

Dramaturgi merupakan interaksi sosial yang dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Dalam dramaturgi, manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan dramanya sendiri”. Layaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama PNPM juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, penggunakan kata (dialog) dan tindakan non verbal lain, hal ini tentunya bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan. Read the rest of this entry

EKSPLOITAS PEREMPUAN ATAU KAPITALISME BARU Sebuah OTOKKRITIK PNPM Mandiri Perdesaan

Salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat perdesaan khususnya yang berada pada garis kemiskinan, adalah masalah permodalan atau akses masyarakat miskin ke-lembaga keuangan yang sangat kurang, sehingga ketertinggalan dan kemiskinan yang mereka hadapi semakin meng-akut dalam kehidupan mereka. Tetapi tidak cukup hanya memberikan pinjaman modal usaha, masalah yang mereka hadapi dapat terselesaikan dengan baik, karena masalah mereka sangat kompleks, sehingga di butuhkan pendekatan yang harus kompleks, terencana, sistematis, dan teruji.
Kehadiran PNPM Mandiri Perdesaan, dengan salah satu tujuan khususnya untuk mendorong pelembagaan system keuangan mikro di desa, awalnya memberi harapan pada semua pihak, khususnya masyarakat miskin itu sendiri, tetapi ketika Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan hanya soal bagaimana masyarakat miskin di beri pinjaman modal usaha, dan hanya sebatas diajarkan berutang dengan baik dan benar, maka harapan untuk keluar dari kompleksitas permasalahan kemiskinan yang dihadapi sangat sulit untuk diwujudkan, karna terbukti, salah satu cita-cita luhur program, diterjemahkan  oleh sebagian besar fasilitator pada wilayah teknis dan prakmatis, yang seolah-olah semakin banyak yang diberi pinjaman akan, semakin banyak RTM diselamatkan.
Kemiskinan hari ini, tidak berdiri sendiri, tapi salah satu dampak dari kuatnya kapitalisme dalam kehidupan social ekonomi dan politik bangsa kita, sehingga masyarakat miskin pedesaan membutuhkan benteng perlindungan, dan salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah  melalui “program pemberdayaan”, yang dijalankan dengan tulus dan benar-benar dijalankan dengan baik, sehingga memberi solusi terhadap akar permasalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat miskin perdesaan hari ini.
Perbedaan pandangan Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dalam melihat masalah pelem-bagaan sistem keuangan mikro, karena PNPM Mandiri Perdesaan telah berikrar bahwa dirinya adalah program pemberdayaan, yang akan mendorong kemandirian masyarakat, salah satu asfek adalah kemandirian ekonomi melalui lembaga keuangan mikro yang berpihak pada masyarakat, tetapi gagasan ini kurang dipahami dengan baik sebagian besar fasilitator pengawal program, mungkin  implementasi gagasan besar ini tidak memiliki desain dan bentuk yang dimaksud, sehingga kebanyakan fasilitator terjebak, dan akibatnya memasung gagasan besar program tentang pelembagaan keuangan mikro pada wilayah praktis dan prakmatis, anehnya lembaga keuangan mikro yg dimaksud adalah UPK ( Unit Pengelolah Kegiatan PNPM Mandiri perdesaan di Tingkat Kecamatan).
Mungkin kita sepakat bahwa pendekatan kelompok dalam pemberdayaan adalah final. Sehingga Dalam kaitan dengan pelembagaan keuangan mikro PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dalam salah satu tujuan khususnya, tentu kelompok yang dibentuk akan didorong untuk menjadi kelompok mandiri atau lembaga keuangan mikro di desa yg mandiri. Seingga salah satu ukuran keberhasilan program adalah seberapa jauh kemandirian kelompok-kelompok SPP yang telah dibina bertahun-tahun, ataukah memang Program PNPM Mandiri Perdesaan sama sekali tidak memiliki niat secara keprograman untuk mengantar kelompok SPP menuju kemandiriannya. Ini penting menjadi bahan renungan kita, karena jika tidak, saya takut kita telah terjebak pada wilayah eksploitasi perempuan, mengingat sistem dan mekanisme simpan pinjam yang diterapkan, menyalahi asas keadilan dan tidk keberpihaan pada klp perempuan. Read the rest of this entry

MENGINTIP KELAHIRAN PNPM PUSAKA : THE NEXT GENERATION OF PNPM MANDIRI

Pelaksanaan PNPM Mandiri selama sejak tahun 2007, di nilai cukup positif dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah mufakat, PNPM mampu memberikan ruang pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang demokratis. PNPM sendiri di rencanakan akan selesai pada tahun 2014. PNPM Sendiri seperti yang kita terdiri dari berbagai macam program seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Perkotaan / Program Pegembangan Kecamatan Perkotaan (P2KP), PNPM Generasi, PNPM Paska Bencana, PNPM Paska Krisis, PNPM Integrasi, PNPM PISEW, PNPM Pariwisata dan lain sebagainya.

Timbul pertannyaan dari kita, lantas akan ada program apa sebagai pengembang dan penerus dari PNPM? Pihak depdagri menyatakan bahwa akan ada kelanjutan dari program PNPM yang system dan mekanismenya tidak terlampau jauh berbeda dengan PNPM. Meski belum di putuskan apakah masih menggunakan nama PNPM kembali ataukah ganti baju dengan nama yang lain.

Jawaban atas pertanyaan itu sedikit terungkap, saat saya membaca status Facebook dari Deputi Kemenkokesra, Sujana Royat yang menyatakan bahwa akan  lahir generasi baru dari PNPM yaitu PNPM Pusaka.

Menurut beliau, PNPM Pusaka diharapkan dapat mendorong kelompok-kelompok masyarakat peminat kebudayaan lokal untuk mencintai dan melestarikan budaya, adat istiadat, kuliner, seni dan tata krama budaya lokal dan menerapkan dalam kehidupannya menjadi lebih berbudaya (culturally vibrant), dan akhirnya bila ini bisa dilakukan di semua tempat maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang bermartabat kembali, bukan pengejar materi dan kekuasan dan sering di adu domba dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan. Read the rest of this entry

KPMD, Antara Kompensasi dan Realitas Pemberdayaan Desa

Sebagai salah seorang pelaku pemberdayaan saya banyak menemui bahwa peran-peran strategis di Desa tidak berlangsung secara optimal seperti yang di amanatkan oleh program. Bukan berarti semua Desa pelakunya tidak optimal, namun dari kacamata pengalaman saya, hampir rata-rata pelaku di Desa terkadang terpusat hanya kepada orang-orang itu saja. Meskipun dalam PNPM, telah terbentuk pelaku-pelaku yang di syahkan pada saat Musyawarah Desa (MD), namun kualitas yang di harapkan belum dapat dikataka menggembirakan.

Salah satu peran pelaku yang selama ini di pandang penting namun terlupakan adalah KPMD. Kader Desa yang di bentuk PNPM yang mengemban tugas dalam hal memfasilitasi segala mediasi, konsultasi, evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan PNPM di desa tersebut dengan supervise dari Fasilitator Kecamatan. Singkat kata KPMD adalah pengendali pelaksanaan program di Desa untuk memastikan bahwa kegiatan program berjalan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM, Read the rest of this entry

LOWONGAN FASILITATOR PNPM SULAWESI TENGAH

LOWONGAN FASlLlTATOR KECAMATAN

(PEMBERDAYAAN DAN TEKNIK)

PNPM  – MANDlRl PERDESAAN

PROPlNSl SULAWESI TENGAH TAHUN 2012

A.  SYARAT ADMINISTRATIF DAN KUALlFlKASl

  • Fasilitator Kecamatan /Asisten Fasilitator Kecamatan

Pendidikan Minimal  S-I  Semua Jurusan Dengan Pengalaman Kerja  Yang  Relevan  Dengan ProgramIProyek Pembangunan lnfrastruktur Perdesaan Minimal 3 (Tiga) Tahun,  Atau Fresh Graduate yang  telah sebagai  Pelaku Program  yang  aktif  di  PNPM Mandiri  Perdesaan  Minimal  Selama  3  (tiga) Tahun,  yaitu sebagai  Pengurus  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK),  Pendamping  Lokal(PL),  Kader  Pemberdayaan Masyarakat  Desa(KPMD), Tim Pemelihara Kegiatan (TPK).

  • Fasilitator Teknik Kecamatan / Asisten Fasilitator Teknik Kecamatan

Pendidikan Minimal  S-1  Teknik Sipil  (Belum  Memiliki  Pengalaman Kerja Atau Sudah Memiliki  Pengalaman  Kerja),  Pendidikan D-3 Teknik Sipil  Dengan Pengalaman  Kerja Yang Relevan Dengan ProgramIProyek Pembangunan lnfrastruktur Perdesaan Minimal 3 (Tiga) Tahun.

  • Diutamakan yang memiliki pengalaman berorganisasi dan pernah aktif pada kegiatan  pemberdayaan masyarakat, pekerjaan sosial maupun kegiatan pendampingan masyarakat  lainnya.
  • Mengenal Budaya Dan Adat lstiadat lokasi penugasan, diutarnakan dapat berbahasa daerah tempat tugas.
  • Sanggup Berternpat Tinggal Di Lokasi Penugasan

B.  PERSYARATAN

Read the rest of this entry