Category Archives: News

Lowongan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan

Terbuka Posisi : Auditor Internal

Registrasi Online : 14-22 Oktober 2017

Persyaratan :

1. Memiliki pengalaman tentang ahdit internal minimal 7 tahun pengalaman kerja sebagai Auditor, memiliki pengalaman jabatan sebagai Supervisor/Assistant Manager lebih di utamakan

2. Memiliki pendidikan S-1 jurusan Akuntansi/Manajemen/Hukum/Teknologi Informasi. Memiliki pendidikan S-2 lebih di utamakan.

3. Memiliki sertifikasi profesi audit internal lebih di utamakan

4. Berusia maksimal 40 Tahun.

Informasi lebih lanjut, kunjungi :

http://rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id

Iklan

Rocky Gerung : “Ketakutan Muncul Negara Komunis Sebenarnya Sudah Tak Ada”

DPR memasukkan komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai paham terlarang dalam revisi R-KUHP. Bagi setiap orang yang menyebarkan ajaran tersebut di muka publik akan diganjar dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Sedangkan orang yang menyebarkan paham tersebut dengan tujuan mengganti dasar negara akan dikenai sanksi pidana 7 tahun penjara.

Rocky Gerung, Dosen Filsafat Universitas Indonesia menilai, munculnya sanksi pidana yang diatur dalam pasal 119 sampai 120 revisi KUHP itu hanyalah beban politik peristiwa 1965. Padahal ketakutan ideologi negara diganti dengan komunisme sudah tidak beralasan. Dia menduga kemunculan pasal itu hanyalah kepentingan segelintir orang yang tidak ingin peristiwa 1965 diungkap.

“Jadi palsu sebenarnya. Ketakutan itu palsu. Bisa dipisah kok itu. Kalau you masih mau ’65, oke. Tapi sebut itu sebagai konfrontasi antara tentara dan komunisme sebagai dua kekuatan politik,” tegas Rocky saat ditemui Mawa Kresna dari tirto.id, di Kampus UI, Depok, Jumat (11/11/2016).

Lalu apa yang akan terjadi jika pasal komunisme disahkan? Bagaimana nasib kebebasan berekspresi? Bagaimana nasib Hak Asasi Manusia? Bagaimana nasib pendidikan di Indonesia? Simak wawancaranya berikut ini:

Revisi KUHP melarang komunisme, Marxisme, Leninisme disebarluaskan di depan publik. Ada sanksi pidana bagi yang melakukannya. Bagaimana Anda melihat ini?

Sebelum menjawab, kita lihat latar belakangnya dulu. Kenapa ini terjadi? Ini karena diskursus intelektual yang buruk. Karena sejak awal, rancangan ini disembunyikan dari publik. Seolah-olah dicicil agar tidak masuk dalam perdebatan akademis dan filosofis.

Kenapa begitu? Kita nggak tahu kenapa begitu. Tapi kita bisa katakan, bahwa dia begitu. Artinya dari awal, ada crime yang ingin diatur secara absolut di situ. Pepatah mengatakan, dalam setiap penundaan selalu ada kejahatan. Jadi menunda pembicaraan publik, berarti menyembunyikan kejahatan di dalam KUHP. Saya melihat secara fundamental seperti itu.

Dari segi hukum, disebut hukum kalau mereka yang akan terkena pasal-pasal itu dilibatkan di dalam pembahasan. Itu doktrin filsafat hukum yang pertama. Kedua, hukum adalah dokumen publik. Jadi publik imperatif di dalam setiap pembahasan. Ketiga, ada suasana untuk mengkompilasi seluruh kejahatan, tetapi punishment-nya disangkutkan dengan ideologi dan moral.

Bukan rasionalitas crime yang hendak diatur, tapi value yang lain yang hendak diatur. Sebab crime itu urusan rasional. You bikin kejahatan, gua hukum. Tapi sekarang dimasukkan [moral non-hukum]. Misalnya sekarang, bukan sekadar komunisme, soal tubuh perempuan diatur di situ. Itu berarti ada moral non-hukum yang diatur di situ. Moral apa itu? Ya moral kultural. Ini moral kultural dan moral agama. Jadi KUHP itu sangat berbekas moral keagamaannya.

Kenapa komunisme dilarang? Diskursusnya bisa didebat. Tapi di dalam komunisme ada soal ateisme. Itu yang menjadikannya masuk ujian moral keagamaan. Dengan kata lain, keterbukaan ruang publik hanya untuk menyatakan public reason, akal publik, itu tidak diterima di dalam perdebatan intelektual di dalam KUHP itu.

Jadi dari awal, origin KUHP itu menolak public reason, itu bahayanya. Akibatnya, seluruh aturan di dalam KUHP akan diatur oleh ideologi yang sebenarnya berbasis kecemasan. Untuk mendeteksi kejahatan itu, pertama berdasarkan sense moral dan agama. Itu berarti KUHP yang sifatnya publik, dibawa ke dalam doktrin privat.

Kalau dilihat sekarang kenapa jadi begitu? Itu karena pemerintah sibuk mengkonsolidasi kekuasaan, sehingga untuk menyelenggarakan democratic value tidak jalan. Jokowi ke sana-sini, tapi yang begini tidak disorot. Padahal ini yang akan mengatur relasi warga negara. Jadi, background imperatif moral yang hendak dimasukkan ke dalam hukum pidana. Kedua, kegagalan pemerintah untuk menyosialisasikan citizenship.

Dalam konteks keilmuan, apa yang bermasalah?

Ya filosofi dasar dari KUHP.

Soal komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai gagasan, seolah menjadi problem besar buat Indonesia?

Ini karena orang di DPR nggak ngerti apa itu Marxisme. Yang mereka tahu adalah momok ’65 (Gerakan 30 September 1965). Padahal Marxisme sudah lewat dari itu. Itu ’65 peristiwa politik, ya sudah. Tapi Marxisme sebagai ide tumbuh terus, sampai ditafsirkan oleh post modernisme. Bahkan misalnya jika saya bilang saya adalah seorang environmentalis, maka saya mesti ambil bagian dari Marxisme soal eksploitasi nature. Tapi kalau saya bilang eksploitasi, itu DPR akan bilang berarti itu eksploitasi kelas. Bukan, ini eksploitasi alam karena disparitas antarmanusia.

Jadi, kemampuan DPR untuk berpikir lebih maksimal tidak bisa terlaksana karena tadi, ada baggage, tong sampah besar yang dia tenteng ke mana-mana yang disebut tragedi ’65.

Apa publik juga menentengnya?

Ya akhirnya publik di Indonesia terkena hegemoni itu. Publik dibikin bodoh juga, karena kurikulum untuk membahas hal itu kurang dan forumnya nggak ada. Kan orang takut. Padahal dunia sudah mengalami pluralisasi berkali-kali. Jadi itu kritiknya.

Kalau secara teknis, kan seharusnya setiap undang-undang lolos filosofi dasarnya. Konsep-konsep dasarnya kan bersih. Baru masuk pada tahap uji konsistensi. Apakah koheren susunan pasalnya? Baru dibuat draf akademik.

Apa sebenarnya komunisme dan Marxisme sebagai gagasan?

Sebagai gagasan dasar, Marxisme adalah social justice. Jadi kalau mahasiswa, harusnya kita belajar pada seluruh perpustakaan Marxisme, terutama young Marxis yang berupaya menjelaskan bahwa kesetaraan manusia adalah fundamen dari kehidupan publik. Marxisme yang semacam ini, kemudian berubah menjadi Marxisme yang disebut ortodoks ketika diterjemahkan oleh Stalin.

Stalin kemudian menjadikan Marxisme sebagai official ideologi dari satu partai politik. Waktu Stalin melakukan itu, seluruh filsuf barat yang mulanya bersimpati pada partai komunis, mulai berhenti satu-satu. Sartre mundur. Albert Camus jadi proponen dari filosofi itu. Akhirnya [yang kontra-Stalinisme] mengorganisir diri dalam satu gerakan yang disebut The New Left yang waktu itu justru tumbuh di Amerika Serikat. Terutama di kampus liberal seperti The University of California, Los Angeles (UCLA).

Marxisme hidup di situ sebagai pikiran akademis. Yang tertinggal di Eropa hanya menjadi nomenklatur partai. Itu yang menerangkan, kenapa kita di sini nggak sanggup ambil bagian dalam mempelajari filosofinya untuk dibicarakan dalam masyarakat akademis kita.

Padahal Pancasila kita mengandung semacam tensi Marxisme yang ada pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu betul-betul versi Marxisme. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa kita bilang ada unsur dari egalite-freternite Revolusi Perancis. Bahkan Revolusi Perancis paralel dengan ide-ide kerakyatan. Apa dasarnya? Dasarnya solidaritas. Marxisme is aboutsolidaritas.

Seluruh kejernihan pikiran itu dibatalkan hanya karena ketakutan untuk membongkar sejarah. Kenapa Marxisme gagal dievakuasi dari ’65 ke sini, karena pelaku-pelaku sejarah ’65 merasa, kalau itu dibuka maka ada soal-soal personal. Jadi palsu sebenarnya. Ketakutan itu palsu. Bisa dipisah kok itu. Kalau you masih mau ’65, oke. Tapi sebut itu sebagai konfrontasi antara tentara dan komunisme sebagai dua kekuatan politik. Tapi idenya, ide tentang keadilan sosial jangan dihambat dong. Kalau kita ngomong keadilan sosial, kita pakai versi apa diskusinya? Ya cuma politik kiri.

Jadi absurd juga memisahkan Marxisme ini?

Iya, absurd karena mereka nggak mengerti sejarah Marxisme. Orang-orang itu. Apalagi yang menyusun ini (R-KUHP). Itu poinnya.

Dua tahun belakangan, tentara dan polisi gencar membubarkan diskusi yang berbau kiri dan dilabeli komunis. Bagaimana dengan munculnya pasal di KUHP ini?

Problemnya, setiap kali ada sweeping, orang akan selalu bilang human rights (HAM) jangan diacak-acak dong. Oleh sebab itu akan ditingkatkan dengan mencari formulasi yang lebih material, yaitu KUHP. Itu artinya represi akan ditingkatkan karena ada basis hukumnya. Ada hukum positifnya. Ya mereka akan bilang, sejarahnya kan begitu, ada TAP MPRS.

Padahal TAP MPRS agak sumir kan? Tapi kenapa sekarang dimaterialkan? Kalau TAP MPR bunyinya seperti itu, jangan dimaterialkan dalam pasal per pasal, karena menyangkut nasib kebebasan individu, nasib kebebasan berorganisasi, juga nasib kecermatan berpikir akademis. Itu akan membuat orang jadi takut berpikir karena ada undang-undang materialnya.

Kalau ada ketakutan komunis menggantikan ideologi negara, apakah sudah ada negara yang sukses dengan ideologi itu?

Negara komunis sekarang itu tinggal satu, namanya Korea Utara. Dan itu sebenarnya juga bukan komunis. Itu namanya dictatorship. Komunisme nggak begitu.

Artinya ketakutan munculnya negara komunis sudah tidak ada?

Sudah tidak ada. Sebenarnya ketakutan bukan munculnya hantu komunis, tapi dibongkarnya peristiwa politik di masa lalu. Itu ketakutannya.

Kalau memang menjadi ancaman buat kamu akademisi, bagaimana jika nanti suatu saat Anda dijerat pasal tersebut?

Iya, tapi saya punya argumen. Orang tidak bisa mengajar filsafat tanpa menyentuh Marxisme. Tutup saja departemen filsafat atau ilmu politik. Jangan blame pada kurikulumnya, tapi pada fakultasnya. Mau nggak seluruh Indonesia ditutup? Fisika juga ditutup karena sekarang sudah ada studi materialisme dengan basis pemikiran Marxis. Tutup saja universitas, kan gitu gampangnya.

Konsekuensinya bisa sejauh itu?

Bisa. Tapi saya tetap akan mengajar, tetap akan berceramah juga. Kan bisa didebatin di pengadilan kalau itu jadi crime. Kenapa? Karena justru hukum yang mengatur itu obscure libel atau kabur tuduhannya. Nanti akan dilihat, apa dalilnya mengadili akademisi? Akademisi kan tidak punya kepentingan politik. Dia harus mikirin kepentingan politiknya apa? Crime-nya apa? Kalau itu ada kepentingan politik, lalu ditranformasikan menjadi crime itu kepentingannya apa? Nggak ada.

Jadi UU ini bukan sekadar menunjukkan kecemasan, tapi juga kedunguan penyusunnya. Dan kedunguan itu harus dihubungkan dengan kedunguan rezim dalam merawat citizenship. Kalau rezimnya mampu mengatur demokrasi yang baik, ada orang percaya bahwa pada argumen akan menyelesaikan persoalan. Tapi ini kan dipromosikan sebagai argumen anti-kiri.

Artinya berpotensi bermasalah terkait HAM dan hak kebebasan berekspresi?

Ya tentu. Itu yang paling pertama. Orang itu boleh punya pandangan ideologi. Yang berideologi itu adalah manusia, bukan negara. Negara buat apa berideologi? Kenapa saya berideologi, karena saya konkret dan saya punya harapan. Negara itu abstrak dan mati, bagaimana dia punya harapan? Kan negara itu isinya interaksi pikiran warga negaranya. Negara sendiri tidak boleh berideologi.

Lalu bagaimana dengan Pancasila sebagai ideologi negara?

Pancasila itu harus dianggap sebagai kesepakatan kultural dari keberagaman. Jadi dia nggak boleh difinalkan sebagai official ideology of NKRI. Nggak bisa karena isinya bertentangan. Ideologi itu harus koheren. Di dalam dirinya tidak boleh ada pertentangan. Sekarang coba uji sila pertama dengan sila keempat. Itu bertentangan. Sila keempat soal kerakyatan dan demokrasi. Berarti orang boleh tidak beragama karena demokrasi tidak mewajibkan orang beragama. Sedangkan sila pertama ditafsirkan sebagai kewajiban orang beragama.

Kemudian, sila pertama soal ketuhanan dengan sila kedua tentang kemanusiaan. Humanisme pasti bertentangan dengan teologi. Humanisme artinya, saya tidak membutuhkan akhirat untuk menjadi bermutu. Saya bisa berbagi sosial dan etik.

Jadi, kalau Pancasila kita uji konstruksi pasti runtuh. Karena itu saya selalu bilang jangan tafsirkan Pancasila sebagai ideologi, karena begitu dia jadi ideologi, maka dia harus diuji dengan peralatan metodologi. Dan dia pasti gagal karena nggak koheren. Karena dalam dirinya ada pertentangan. Di sini bilang harus bertuhan, di sini tidak bertuhan. Di sini bilang akhirat lebih penting, di sini bilang kemanusiaan lebih penting. Hancur logikanya.

Anda tadi menyebut ada kegagalan pemerintah dalam mengelola citizenship?

Pada aspek kecerdasan pemimpin. Dia nggak ngerti citizenship. Jadi pemimpin yang nggak punya kemampuan memadai tentang filosofi mendasar dari politik. Maka nilai-nilai dari demokrasi yang mengendap di dia akan salah. Mungkin dia baca buku, disuplai. Namun dia sendiri nggak punya semacam lingkaran yang mem-feeding dengan intelektual diskursus.

Presiden kita nggak ada begituan. Mungkin karena orang menganggap sudah percuma. Sama seperti ketika kita ngomong Nawacita kan? Akhirnya hanya jadi barang busuk saja. Diledek di mana-mana karena sebagai ideal dia nggak cukup, sebagai konkret dia juga rapuh. Jadi di dalam spektrum itu, negara mengalami defisit konseptual. Defisit konseptual harusnya minta tolong ke akademisi.

Tapi akademisi sekarang semua jadi buzzer karena kebutuhan. Nggak punya identitas yang cukup kuat, lalu menawarkan proposal ke kekuasaan. Jadi nggak ada harga diri. Yang punya harga dirilah seharusnya yang mengatur.

Terakhir, jadi menurut Anda harusnya pasal komunisme ini harusnya tidak ada?

Ya tidak ada, dengan alasan filosofi, pasal itu adalah pasal yang gagal memahami inti dari Marxisme dan komunisme. Dari segi sosiologi, dia justru menakut-nakuti rakyat yang ingin berpikir lebih cerdas. Artinya kalau tidak ada perbandingan, kapitalisme itu nggak ada gunanya kalau nggak ada Marxisme. Demikian juga sebaliknya.

Jadi kalau di publik nggak ada kontra-value, orang jadi liberal demi apa? Mau jadi sosialis demi apa? Orang bingung. Orang bingung akhirnya jadi oportunis karena nggak ada pegangan.

Yusril : Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Rasionalitas, Moralitas, dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat di tolerir.

Prof Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pasal 222 UU Pemilu 2017 merupakan pasal yang bertentangan dengan rasionalitas, moralitas dan ketidakadilan yang tidak dapat di tolerir.

Begitu ia ungkapkan pada saat di temui di sela-sela acara Diskusi Kebangsaan yang di selenggarakan oleh KAHMI yang bertempat di pendopo Kab. Bantul Yogyakarta (09/09/17). Berikut hasil wawancara singkat dengan prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

P : Terkait dengan isu Presidential Threshold yang di perjuangkan PBB seperti apa? YIM : Pasal 222 itu sedang kami uji sekarang ini, kami berpendapat bahwa pasal 222 itu bertentangan dengan UUD 45, bertentangan dengan rasionalitas, bertentangan dengan moralitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat di tolerir.

Jadi sudah 4 kali pasal ini di uji di Mahkamah Konstitusi, cuman sekali ini perbedaannya adalah Presidential Threshold itu di uji dalam konteks pemilu serentak, dan di dalam konteks Presidential Threshold yang di jadikan landasan untuk mengajukan calon Presiden adalah Presidential Threshold 5 tahun sebelumnya. Jadi dia berbeda. Tapi MK mengatakan, meskipun ini Open Legal Policy yang terbuka kepada DPR untuk merumuskan suatu Undang-undang, MK tidak akan membatalkan meskipun isi Undang-undang itu bertentangan dengan ee…..(hurufnya) karena itu Legal Policy dari pemerintah. Open Legal Policy itu dapat di batalkan oleh MK apabila bertentangan dengan rasionalitas, moralitas dan ketidakadilan. Dan saya mengujinya dengan 3 parameter itu.

Keberadaan ambang batas itu bertentangan dengan rasionalitas, moralitas dan ketidakadilan yang tidak dapat di tolerir. Sebenernya jika MK konsisten, MK dapat membatalkan pasal itu.

P: Apabila kemudian kebijakan ini di tolak, apakah produk hukum dari pemerintahan ini dapat di sebut kebijakan ini diktator inkonstitusional? .

YIM : Ya, misalkan MK menolak ini, kita pun menganggap MK ini sama-sama dengan pemerintah mempertahankan suatu norma yang sebenarnya inkonstitusional.

P: Tapi, kalo sudah lahir kebijakan yang seperti itu, tidak bisa di uji di MK lagi ke depannya?

YIM : Bisa, kan MK juga bisa merubah juga pandangannya suatu ketika. Pemilu serentak itu dulunya juga pernah di uji juga, tapi dulunya di tolak MK, tapi ketika Effendi Ghazali mengujinya di kabulkan oleh MK.

https://youtu.be/46GLe_UFVH0

Sakit Jiwa Sosial

Kalau problem yang dibawa seseorang itu bersifat praktis–misalnya, penyakit fisik ala kadarnya atau santet atau semacam kesurupan–Mas Dukun bisa tanpa banyak cingcong menanganinya.

Tetapi kalau yang di sodorkan kepadanya adalah efek dari penyakit sosial, disinformasi tentang pemahaman-pemahaman hidup, atau mungkin salah kuda-kuda mental, intelektual atau spiritual, maka Mas Dukun harus mereformasikan berbagai mismanajemen tatanan nilai dalam kesadaran dan kebawahsadaran orang tersebut.

Penyakit-penyakit semacam ini bukan main kompleks, luas dan ruwetnya. Terkadang ada orang yang memang tak sanggup lagi untuk memahami apa yang ditanggungnya. Lebih-lebih lagi merumuskan keruwetan-keruwetannya. Kebiasaan yang tinggal hanyalah menatap kegelapan. Dan kegelapan itu adalah dirinya sendiri: dirinya gelap, sementara mripat pandangannya juga buta sedemikian rupa.

Tetapi kadangkala tidak sedikit anak-anak muda mendatangi Mas Dukun untuk menyodorkan sesuatu yang sesungguhnya sama sekali bukan problem. Dia berkata tentang buntu, kosong, bingung, depressed, tetapi setelah di gali bersama apa gerangan itu semua–ternyatalah bahwa faktor-faktor itu sebenarnya tidak cukup potensial untuk menindas mental mereka apabila saja terlatih untuk mendayagunakan akal sehat dan pengetahuan tentang pokok-pokok nilai kehidupan.

Seorang anak muda gagah ganteng, datang untuk mengungkapkan kebingungan dan menangis, serta merasa buntu dan tak berarti–hanya karena dulu orangtuanya kaya sekarang melarat, sehingga dia tak bisa kuliah. Itu bukan problem. Itu keringkihan.

#EAN
#SuratKepadaKanjengNabi

Author : Emha Ainun Nadjib

Book : Surat Kepada Kanjeng Nabi

DSC_0563

 

Pejalan Kemandirian

Para pahlawan sejati
Para pekerja keras sejati
Ada di sudut-sudut pasar
Ada di pojok pinggiran jalan

Ia tidak akan pernah kau temui di kantor-kantor mewah
Mereka tak akan kau jumpai di gedung-gedung megah

Ibu-ibu itu sudah menjadi mandiri tanpa ada satu pihak manapun yang berhak mengajari mereka tentang kemandirian

Mereka sudah sangat berdaya tanpa harus di ceramahi tentang makna pemberdayaan
Mereka adalah para pejalan kemandirian

Mereka adalah lulusan terbaik fakultas kehidupan universitas alam semesta

Wong cilik tangguh itu telah berhasil menjalani kehidupan, di bandingkan sekian banyak manusia yang di tipu tentang makna kesuksesan

Ramadhan Kebangsaan

Hari-hari ke depan ini kita akan memasuki momentum ramadhan. Bulan yang selalu di sambut penuh suka cita oleh kaum muslimin.

Tidak ada yang berduka dengan datangnya Ramadhan kecuali memang bagi sebagian anak-anak kecil kita yang terancam mulai esok pagi karena sudah tidak bisa menimati jajanan makanan. Meskipun saat memasuki buka puasa kompensasi kegembiraannya menghapuskan kesedihannya karena menahan lapar.

Namun bagi kita semua, Ramadhan adalah penuh berkah. Tidak ada yang menyangkalnya. Ulama, Ustadz-ustadz, para tokoh, pejabat pemerintah, orang-orang tua selalu menyampaikan kemuliaan ramadhan. Menganjurkan berpuasa untuk agar kita bisa merasakan penderitaan orang miskin dan berceramah untuk meningkatkan ibadah serta iman dan takwa kita, karena Allah akan melipat gandakan pahala ibadah kita di bulan Ramadhan ini. Begitu terus yang lazim kita dengar dari merekan pada saat kultum atau sambutan politik.

Mungkin karena kemandegan cara berpikir kita selama ini dan belum di gali lebih dalam tentang cakrawala ilmu puasa, pemahaman kita tentang puasa tidak pernah naik kelas. Stagnan dan lambat laun mengering. Kita belum lulus dalam merelevansikan hakikat dan makna puasa terhadap keseharian hidup kita. Kecuali kalau hanya kita mengharapkan untuk mendapat pahala dari Allah saja. Meskipun itu juga sah-sah saja dan baik juga.

Namun kok bila di pikir, di rasakan kurang sreg dan terasa “ngganjel” juga. Kalau toh, agama hanya mengurus soal pahala pribadi saja, dengan asyik masyuknya merayu Tuhan agar memasukkan kita ke dalam sorga, kok rasanya tidak sejalan dengan visi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam atau tentang mandat Allah atas manusia untuk menjadi khalifah di bumi.

Bertolak dari itu, tentunya bisa kita lebarkan ke wilayah lain semacam puasa ramadhan yang akan kita jalani nantinya dengan membuka pintu pemahaman yang lebih luas dan aplikatif. Apakah puasa itu hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja. Apakah puasa itu hanya untuk menahan nafsu untuk tidak bersenggama di siang hari. Apakah puasa itu hanya untuk merasakan penderitaan orang miskin saja. Apakah tidak ada nilai lain yang terkandung dalam puasa yang lebih luas yang bisa kita gali bersama.

Umpamanya bila kita saksikan arena pertarungan Pilpres 2014 ini. Apa yang anda lihat dengan mata hati anda.

Sudah sejak beberapa bulan silam, setiap detik pendengaran dan mata kita selalu di suguhi oleh percecokan politik yang tidak sehat dan cenderung saling menghujat. Hati dan kepala kita terasa di pecah belah jadi dua kalau tidak Jokowi ya Prabowo. Nasionalisme kita tidak lagi kepada Indonesia Rayya tapi sudah kita persempit hanya untuk bagaimana memenangkan Prabowo atau Jokowi. Yang cara-cara yang di tempuhnya pun betapa sudah sangat melanggar etika-etika kepantasan.

Kita ini rakyat jadi serba bingung. Oleh bapak-bapak pejabat negara kita di suruh jadi orang baik dan tidak boleh mencela orang lain, tapi sampai di rumah kita melihat bahwa mereka sendiri yang mencela dan saling merendahkan satu sama lainnya. Mereka mengajari kita pancasila dan bhineka tunggal ika, mereka pula yang mencontohkan bagaimana melanggarnya.

Yang kita lihat selama ini dalam pilpres adalah pelampiasan-pelampiasan dari yang buruk-buruk dalam diri manusia. Semuanya bernafsu untuk sangat ingin memenangkan jagoannya masing-masing, tidak perduli apakah dengan menghancurkan yang lain.

Dan apa arti kemenangan bila kemenangan itu dengan memperhinakan dan memecah belah persaudaraan.

So, kita sekarang memasuki bulan Ramadhan. Bulan Puasa. Bulan pengendalian. Kita akan di uji apakah kita lulus dalam menjalani ramadhan kebangsaan kita ini dengan saling berendah hati ataukah kita memang sudah buta tuli terhadap makna puasa yang sejati.[]

 

Bobotsari, 28 Juni 2014

Memilih Tidak Memilih

270712-nasional1Sepanjang beberapa hari terakhir ini saya di perkenankan untuk di pertemukan dengan sekelompok masyarakat kecil di desa. Riuh rendah kami bercerita. Ngalor ngidul tema ceritanya. Tetapi selalu saja ada hal-hal unik dan menarik serta hikmah-hikmah yang di ambil dari pergaulan dengan wong cilik itu. Wong Cilik yang selama ini di lingkupi dengan stigma kebodohan, keluguan, ketertinggalan peradaban serta di jadikan objek pembangunan dari penguasan yang silih berganti namun wong cilik juga ternyata dapat memandang dari sorot matanya persoalan dengan sederhana, lugas, namun menyiratkan kepolosan dan kejujuran.

Tahun 2014 ini di negeri kami sedang hangat dan bersiap untuk menyambut pesta demokrasi lima tahunan. Tahun politik kalau kata intelektual yang sering mereka lihat di televisi. Dan sadar mereka adalah warga negara yang baik maka mereka juga turut serta asyik ikut mendiskusikan, mempergunjingkan, menganalisis bagaikan para pakar politik atau mereka-reka, otak-atik gatuk, meramalkan bagai paranormal modern di warung-watung kopi, di gardu poskamling, atau di tempat ojek pengkolan jalan.

Mereka riuh memperbincangkan konstelasi politik dari nasional sampai daerah dan dusun mereka masing-masing. Mulai dari siapa presidennya yangn cocok menggantikan SBY. Partai manakah yang akan memenangkan pemilu 2014. Siapakah caleg DPR/DPRD yang akan mereka pilih. Sampai dengan isu-isu mutakhir seperti gugatan pemilu serentak oleh Yusril ke MK, apakah benar tahun 2014 nanti tidak akan ada Pemilu. kasus korupsi Hambalang yang di duga sampai ke istana, sampai masalah ustad hariri yang menghebohkan itu. Read the rest of this entry

Ustad Indonesian Idol

Gambar

Suatu ketika datang sebuah pertanyaan kepada Mbah Petruk tentang video heboh Ustad Hariri di salah satu pengajian di Bandung. Bertanya sang penanya,”Mbah, tanggapan anda tentang Ustad Hariri bagaimana?”.

“Kalau menurutku sih bagus. ”

“Loh kok bagus? Maksudnya bagaimana? Kok anda malah memuji? Kok ndak ikut menghujat kelakuannya yang telah mencoreng islam itu?”

“Tidak ada pentingya untuk menghujat, karena toh selama ini tanpa ada kejadian dari Hariri itu, sebenarnya islam sudah di hujat sendiri oleh umat islam itu sendiri. Perbuatan kita, sikap perilaku dan cara pandang kita yang mengaku islam dan bangga dengan KTP Islam kita ini bahkan sebenarnya sebelas-dua belas sama Hariri alias ga jauh beda.”

“Kalau soal bagusnya, Mbah?”

“Jadi umat islam Indonesia, menjadi tergugah serta terbuka mata dan hatinya untuk tidak gampang-gampang percaya kepada segala hal yang artifisial atau jadi-jadian. Entah apapun sebutan atau nama profesinya, terserah jenis label jabatan yang di lekatkan padanya, dari kejadian ini umat islam akan mulai belajar kembali untuk mencari panutan, pemimpin, imam, sampai presiden yang benar-benar sejati.”

***

Sudah terlalu lama, bangsa indonesia ini mengidap penyakit hipokrisi akut, selain juga jenis-jenis penyakit psikologis lain yang sudah mencapai stadium empat yang sulit untuk di sembuhkan. Kita dengan mudah dan kalem mampu menyandingkan kemungkaran dan kebaikan, dosa dengan pahala, surga dan neraka, kebaikan dan kejahatan, kejelekan dan keindahan dan apapun saja. Karena sudah sedemikian kompleknya kehidupan kita yang di warnai hal seperti itu, semakin lama kita menjadi tidak mengerti kembali mana keindahan mana kebusukan, mana pemimpin mana parampok, mana presiden mana artis, mana ustad mana pedagang. Read the rest of this entry

Special Performace Kyai Kanjeng di Jakarta Night Religious Festival

[Perjalanan Sunyi Maiyah]

Jakarta Night Religious Festival yang di selenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2013 untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, yang di inisiatifi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sukses menyedot animo masyarakat Jakarta untuk larut dalam syiar Islam yang di sampaikan melalui kesenian baik dalam musikalisasi Islam maupun teatrikal.
Kyai Kanjeng di dapuk menjadi pemuncak penampilan dalam JNRF. Sebelumnya telah di isi oleh berbagai artis seperti Cici Paramida, Siti KDI, Opick, Sulis dan berbagai kelompok kesenian di Jakarta seperti parade 1000 bedug.
Berikut beberapa suasana JNRF yang sempat saya abadikan : Read the rest of this entry

Kesombongan Yang Menegasikan Tuhan

Mungkin salah satu alasan kenapa Tuhan sangat membenci para manusia sombong, adalah karena manusia yang memakai pakaian kesombongan itu relatif menegasikan atau menghilangkan Tuhan dari unsur hidup mereka. Jangankan Tuhan, kita saja kalau tidak di anggap atau tidak di libatkan dalam suatu hal dalam urusan yang menyangkut tentang diri kita, di singkirkan atau di tiadakan oleh manusia lain maka sudah mangkelnya bukan main. Padahal sejatinya kita tidak memiliki saham dan juga otoritas apapun kepada selain di luar diri kita untuk agar kita di libatkan dalam segala persentuhan antar manusia kecuali karena tanggung jawab kebersamaan dan cinta kasih sosial belaka. Apalagi sampai sejauh untuk mengatur-atur dan memerintah secara sangat feodalistik kepada sesama.

Namun bila Tuhan kan pemilik alam semesta, pencipta segala makhluk, penumbuh dan penggerak ekosistem dunia. Dan bahkan seluruh metabolisme hidup kita tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Rambut kita bisa memanjang, mata kita di ciptakan sudah langsung bisa melihat, telinga kita, gigi kita yang bisa tidak terus tumbuh membesar sedangkan kuku kita tidak berhenti tumbuh. Begitu kok mau bersikap sombong, adigang-adigung, meremehkan orang ataupun memperhinakan orang. Tahu begitu kok mau sok bersikap mandiri, tidak butuh bantuan orang lain, tidak mau menyambung silaturahmi, tidak membangun kebaikan sesama. Bagaimana tidak murkanya sampai Beliau tidak kita libatkan dan kita singkirkan dari hidup kita, karena kita merasa dan menganggap bahwa kita cukup kuat dan cukup mandiri atas diri sendiri untuk mengatasi bermacam persoalan kita. Alih-alih malah kita sendiri yang jadi menambah persoalan. Read the rest of this entry