Author Archives: Gie.lank18

Lowongan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan

Terbuka Posisi : Auditor Internal

Registrasi Online : 14-22 Oktober 2017

Persyaratan :

1. Memiliki pengalaman tentang ahdit internal minimal 7 tahun pengalaman kerja sebagai Auditor, memiliki pengalaman jabatan sebagai Supervisor/Assistant Manager lebih di utamakan

2. Memiliki pendidikan S-1 jurusan Akuntansi/Manajemen/Hukum/Teknologi Informasi. Memiliki pendidikan S-2 lebih di utamakan.

3. Memiliki sertifikasi profesi audit internal lebih di utamakan

4. Berusia maksimal 40 Tahun.

Informasi lebih lanjut, kunjungi :

http://rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id

Iklan

Rocky Gerung: Politik Generasi

Ketakutan kelas menengah untuk ikut serta secara terbuka dalam mengupayakan perubahan politik, adalah pertanda bahwa kemerdekaan individu belum tumbuh kendati kemerdekaan politik telah satu dekade kita selenggarakan. Fakta ini memperlihatkan suatu pelajaran sejarah: perubahan sosial harus ditempuh secara kualitatif: susunan pikiran, institusi dan norma publik harus sekaligus ditransformasikan. Di sinilah kerja intelektual bertemu dengan organisasi politik.

Rocky Gerung|

Pelajaran tentang manusia! Itulah arti sejarah bagi Ong. Sugesti itulah yang juga menggerakkan penulisan buku ini. Mengalir dalam sungai ingatan yang bening, Andi Achdian melabuhkan perjumpaan akademisnya dengan Ong ke sebuah teluk persahabatan yang produktif. Secangkir kopi, setumpuk buku dan isu politik mutakhir, menghasilkan percakapan produktif murid-guru.

Pikiran bermutu seorang guru dapat diakrabkan pada pembaca, justeru melalui uraian seorang murid yang memahami enersi psikis sang guru ketika menguraikan problem manusia dalam sejarah. Bagi Ong, sejarah bukan sekedar struktur, diskursus atau konstruksi sosial , tetapi terutama strategi kemanusiaan yang bekerja untuk mengevakuasi “sang manusia” dari tawanan metode analisis sejarah itu sendiri. Jelas dalam benak akademis Ong bahwa sejarah adalah jalan yang dilalui manusia untuk tumbuh menjadi subyek peradaban.

Proyek menemukan jalan sejarah itu sering harus ditempuh melalui lorong-lorong kecil kehidupan yang tidak tertera dalam peta besar disain sejarah. Begitulah misalnya Ong menelusuri kosmologi sejarah politik Indonesia melalui petunjuk jalan para “jago”, “kaum samin” dan bahkan “tuyul”. Dengan cara itu sejarah menjadi perjumpaan antar manusia. Sejarah menjadi percakapan kontemporer. Sejarah menjadi proyek revitalisasi gairah kemanusiaan.

Tentu saja peristiwa-peristiwa monumental dunia, revolusi dan pemberontakan, memberi kita semacam rumus sosiologi tentang logika sistem dunia atau tentang enersi dialektik yang sedang membentuk peradaban. Tetapi dalam labirin perubahan sosial yang rumit, realisasi dari enersi perubahan itu baru kita pahami setelah momentumnya selesai. Keterlambatan itulah yang sesungguhnya menghasilkan refleksi, entah penyesalan, kemarahan, atau justeru harapan dan kesetiaan baru.

Memahami sejarah dengan cara itu, Andi Achdian mengenang Ong sebagai cendekiawan yang terus bekerja dengan peralatan konseptualnya, dengan gairah pikiran bebasnya, demi memerdekakan manusia dari skema-skema final sosiologi dan disain-disain absolut antropologi.

Nampaknya Ong terus menyiramkan cahaya kemanusiaan kedalam analisa sejarah dengan terus memperhatikan kerlap-kerlip isu mikro dalam kosmologi politik Indonesia, dan dari situ berupaya menerangkan relevansi makro politiknya pada situasi kekinian kita.

***

Kekinian kita, dalam sudut pandang historis tadi memperlihatkan arah buruk politik kebebasan individu. Negara, dalam kosmologi politik hari ini, masih dibayangkan dalam model organis-absolutis. Ia tidak dibayangkan sebagai konstruksi hukum yang imparsial-impersonal, melainkan sebagai organ yang punya kepentingan sendiri, dan kepentingan itu dioperasionalkan oleh kekuatan yang berkuasa. Akibatnya, berbagai obsesi historis untuk merebut negara dan mengisinya dengan skema-skema final antropologis dan teologis tetap menjadi arus utama perpolitikan kita.

Tetapi bukan sekedar pada tataran metafisik itu konsep politik kita dioperasikan. Pada tataran material, kosmologi itu tumbuh menjadi politik oligarkis dengan tujuan pragmatis: merampok negara. Inilah “current history” kita, sesuatu yang juga menjadi perhatian Ong dan Andi Achdian ketika membahas persistensi pola-pola ekonomi politik Hindia Belanda dan Orde Baru, dan yang hari-hari ini juga makin menjadi-jadi dalam bentuk politik kartel dan politik dinasti, justeru ketika kita memutuskan mendirikan demokrasi.

Menghargai kebebasan individu dan mengupayakan institusi yang adil, nampaknya merupakan pokok kepedulian historis Ong. Ide revolusi Perancis, masalah politik tanah, dan pandangan sejarah peradaban yang dibentangkan dalam skema Barrington Moore dan Fernand Braudel, memperlihatkan posisi nilai Ong dalam mengaktifkan pandangan sejarahnya, yaitu tentang kebebasan dan keadilan. Siklus dan perubahan, kejutan dan subyektivisme aktor, adalah unsur-unsur historis yang memerlukan perhatian intensif seorang cendekiawan, dalam upaya memahami “sejarah manusia”. Pada obsesi itulah nampaknya percakapan Ong dan Andi Achdian tumbuh menjadi persahabatan intelektual lintas generasi.

Kita dapat melipatgandakan enersi percakapan itu kini, bila kita harus menghitung kebutuhan politik kita hari ini untuk mengevakuasi individu dari kerangkeng komunalisme kultur politik. Artinya, kita memerlukan tambahan “liberal mind”, untuk menandingi kepungan komunalisme yang membekukan imaginasi dan pilihan-pilihan individual dalam suasana konservatisme nilai hari-hari ini. Tentu, lebih dari dua cangkir kopi yang harus disajikan untuk mengorganisir potensi enersi kebebasan itu di masyarakat kelas menengah kita. Ketakutan kelas menengah untuk ikut serta secara terbuka dalam mengupayakan perubahan politik, adalah pertanda bahwa kemerdekaan individu belum tumbuh kendati kemerdekaan politik telah satu dekade kita selenggarakan. Fakta ini memperlihatkan suatu pelajaran sejarah: perubahan sosial harus ditempuh secara kualitatif: susunan pikiran, institusi dan norma publik harus sekaligus ditransformasikan. Di sinilah kerja intelektual bertemu dengan organisasi politik. Dalam sejarah kita, seperti dicatat Ong, diskoneksi itu, seperti yang terjadi pada era 1930an, ketika pemimpin-pemimpin pergerakan, Sukarno, Hatta, Sjahrir ditahan pemerintah kolonial, ide tentang kemerdekaan dan gerakan politik juga melemah. Gerakan, aktivisme, gagasan dan kepemimpinan harus tumbuh bersama dalam niat yang sama: transformasi politik yang kualitatif.

Dalam pandangan Ong, proses pembentukan gagasan ke-Indonesiaan, yaitu dalam upaya mentransformasikan Hindia Belanda ke dalam Indonesia Merdeka, telah dicapai dengan mengatasi kerumitan dan persaingan ideologi politik di awal abad 20 di tanah jajahan. Gagasan ke-Indonesiaan telah mengatasi patronasi ideologi dan obsesi-obsesi politik primordial ketika itu. Fakta keras ini memperlihatkan jejak republikanisme modern dalam imajinasi politik kita. Inilah modal peradaban kita sesungguhnya. Dan dalam paradigma republikanisme itulah kita menyelenggarakan pluralisme, toleransi dan politik kewarganegaraan. Pada titik ini kita mengevaluasi defisit nilai-nilai itu kini, akibat oportunisme, inkompetensi dan kebodohan politik.

Sekali lagi, melalui keterangan asal-usul historis itu kita menemukan sejarah intelektual kita, yaitu sebuah Indonesia yang diargumentasikan secara intelektual dan diorganisir melalui perjuangan politik modern: partai, rapat umum, dan opini publik. Sebuah Indonesia yang argumentatif, sesungguhnya telah ada cikal bakalnya jauh sebelum proklamasi diucapkan. Dalam kerinduan kemerdekaan pikiran itulah kita hari ini meratapi kepicikan “politik identitas” dan kedunguan elit politik kita dalam menyelenggarakan demokrasi.

***

Kendati ringkas dan sederhana, buku ini telah menghidupkan sejarah menjadi percakapan kebudayaan yang bermutu. Andi Achdian secara unik dan cerdas menyunting isu-isu penting dan sensitif dalam sejarah politik kita (tentang soal kekerasan pada tahun 1965 misalnya, sampai soal kekolotan fatwa MUI). Sambil menerangkan historisitas soal-soal itu, Andi Achdian dan Ong mengevaluasi kekinian kultur politik kita dalam sinisme akademik yang kuat. Percakapan evaluatif semacam ini menghasilkan pelajaran sejarah yang sesungguhnya: bahwa membaca peristiwa dan menghadapkannya pada problem kekinian, adalah satu upaya hermeneutis untuk memahami persoalan manusia dalam konfrontasi etis yang tak berkesudahan.

Bagi generasi masakini, yang sedang tumbuh dalam disorientasi ideologi, dialog dan perspektif evaluatif buku ini sungguh mensugestikan suatu harapan untuk terus mencintai Indonesia, dan bekerja serius mewujudkan sebuah bangsa yang argumentatif. Situasi politik dan kebudayaan kita hari-hari ini, sudah cukup menjadi alasan membayangkan sebuah perubahan kualitatif demi menyelenggarakan ide republikanisme yang sedang tersisih oleh berbagai transaksi politik koruptif.

Sesungguhnya, melalui buku ini, kita sedang membaca “sebuah cara membaca sejarah”. Yaitu percakapan historis yang dimaksudkan untuk membuka ingatan dan memproduksinya kembali untuk tujuan perubahan.

Berbagai isu politik, kebijakan ekonomi dan kekolotan keyakinan yang deras beredar di masyarakat kita hari-hari ini, telah menjadi isu laten politik kelas menengah. Legitimasi dan integritas terus merosot dalam kehidupan politik elit. Tema ini menjadi pembicaraan umum di seluruh negeri. Sejarah seperti sedang menulis “the beginning of the end”.

Dari cangkir-cangkir kopi yang sedang diseruput oleh kelas menengah Indonesia hari ini, harapan dan peluang itu disuguhkan oleh sejarah. Setiap generasi harus menulis sejarahnya sendiri.

Rocky Gerung – Pengajar Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

https://andiachdian.wordpress.com/rocky-gerung-politik-generasi/

YUSRIL : PRAKTIK KETATANEGARAAN KITA KE DEPAN

yusril-ihza-mahendra_20160406_091422

Kemarin, DPP KNPI mengundang saya untuk menyampaikan uraian dengan topik Roadmap Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kemanakah Arah Praktik Bernegara Kita? Topik ini mengingatkan saya ke masa awal reformasi ketika saya mengemukakan gagasan “Tidak Ada Reformasi Tanpa Amandemen Konstitusi”. Pergantian sebuah rezim tanpa perubahan sistem, sesungguhnya takkan banyak menghasilkan sesuatu yang ideal sebagaimana kita harapkan. Rezim baru yang penuh idealisme, lama kelamaan akan mengulangi pola-pola rezim sebelumnya dalam menjalankan kekuasaan negara. Kekuasaan itu menggoda. Ada kecenderungan umum dalam sejarah politik, sebuah rezim akan terus berupaya dengan berbagai cara — baik sah maupun tidak sah — untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam rangka itulah, maka penyelenggaraan kekuasaan negara harus diatur oleh norma-norma hukum, yang akan membentuk sistem bernegara itu. Sistem itu harus memberi jaminan agar semua pihak yang terlibat di dalam negara, baik lembaga-lembaga negara, maupun kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, dapat melakukan kontrol atas jalannya sistem penyelenggaraan negara itu. Kontrol yang kuat, dan memberikan keseimbangan itu, kita harapkan akan memberi jaminan bahwa sistem akan berjalan sebagaimana kita inginkan.

Uraian singkat di atas itu menggambarkan kepada kita betapa pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Konstitusi itulah yang memberikan kerangka bernegara yang dianggap ideal bagi sebuah bangsa. Konstitusi itu meletakkan dasar-dasar sistem bernegara dan sekaligus mengatur mekanisme penyelenggaraannya. Tentu saja, konstitusi tidak mungkin akan mengatur segala-galanya. Rincian dari dasar-dasar itu dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah seperti undang-undang atau konvensi ketatenegaraan yang tumbuh, diterima dan dipelahara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konstitusi sebuah negara pada hakikatnya memuat gagasan-gagasan pokok bernegara bagi sebuah bangsa, yang di dalamnya dirumuskan sistem dan mekanisme penyelenggaraan negaranya.

Sehari setelah kita menyatakan kemerdekaan, kita telah mengesahkan sebuah konstitusi, yang kemudian kita namakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Filosofi bernegaranya telah dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Pemikiran filosofis itu kemudian dituangkanke dalam pasal-pasal konstitusi yang merumuskan sistem bernegara dan mekanisme penyelenggaraannya. Namun seperti telah kita maklumi, konstitusi itu hanya bersifat sementara, yang dimaksudkan hanya berlaku untuk setahun saja, sampai dirumuskannya konstitusi yang bersifat permanen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Namun, karena pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan, konstitusi itu berlaku dengan berbagai konvensinya, dan kemudian diganti dengan konstitusi yang lain, sampai dinyatakan berlaku kembali melalui dekrit Presiden pada tahun 1959.

Ketika Pemerintah – dalam hal ini Perdana Menteri Djuanda Kartawinata — mengusulkan kepada Konstituante agar kembali ke UUD 1945, telah timbul suara-suara yang mengkhawatirkan konstitusi itu akan menciptakan kediktatoran di negeri ini, karena kekuasaan Presiden yang begitu besar. Buya Hamka misalnya mengatakan di Konstituante bahwa kembali ke UUD 1945 itu bukanlah “shirat al-mustaqim” atau “jalan yang lurus” seperti dikatakan para pendukungnya, melainkan “shirat al-jahim”, yakni “jalan menuju ke neraka” karena akan membuka peluang kepada Presiden untuk menjadi diktator terselubung. Setelah UUD 1945 diberlakukan kembali, keadaan berkembang ke arah seperti dibayangkan oleh Buya Hamka itu. Walaupun UUD 1945 menyebutkan kedaulatan rakyat, namun tak sepatah katapun UUD 1945 itu menyebutkan adanya pemilihan umum. Professor Muhammad Yamin mengatakan bahwa pemilihan umum itu hanya alat saja untuk menegakkan demokrasi. Karena itu pemilihan umum bisa diselenggarakan bisa tidak, asal yang penting demokrasi bisa berjalan. Namun bagaimana demokrasi bisa berjalan, kalau seluruh anggota badan-badan perwakilan ditunjuk saja oleh Presiden?

Read the rest of this entry

Lowongan SDM PKH Kemensos 2017

*Rekrutmen SDM PKH*

Sampai tahun 2017 jumlah SDM PKH sebanyak 25.012 orang

Dalam rangka perluasan PKH dari 6 juta menuju 10 juta KPM tahun 2018 diperlukan 16.092 orang antara lain :
– Pendamping sosial sebanyak 14.227 orang
– Pekerja Sosial Supervisor sebanyak 877 orang
– Administrator Database 607 orang
– Asisten Pendamping 172 orang bagi TKSK.
Ketiga jabatan tersebut diumumkan melalui Website https://www.kemsos.go.id sejak tgl 7 Oktober 2018. Adapun pendaftaran menggunakan aplikasi berbasis android dengan nama “Seleksi SDM PKH Tahun 2018” mulai tanggal 9 Oktober 2017 Jam 00:00 WIB.

Selain itu juga akan direkrut
– Koordinator kab/kota sebanyak 193 orang
– Koordinator wilayah sebanyak 9 orang
– Koordinator Regional sebanyak 7 orang

Persyaratan untuk Pendamping Sosial pendidikan terendah Diploma IV/ S1 rumpun Ilmu2 Sosial, diutamakan jurusan Pekerjaan Sosial/Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Persyaratan untuk Pekerja Sosial Supervisor hanya untuk pendidikan terendah Diploma IV/ S1 Ilmu Pekerjaan Sosial/ Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Pekerja Sosial Supervisor PKH merupakan inisiatif baru untuk memastikan pelaksanaan Family Development Session berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip praktek Pekerjaan Sosial bersama Keluarga dan Anak (Social Work with Family and Children). Selain itu mempunyai tugas merespon pengaduan masyarakat dan Cases Management termasuk konseling keluarga.

Pada saat rekrutmen tahun 2016 pendamping PKH dengan latar belakang pendidikan Pekerjaan Sosial terpilih 3679 orang dari 8700 pendamping baru yang sudah bekerja di seluruh Indonesia.

Jenjang karir fungsional dalam PKH selain menjadi Supervisor, bisa menjadi Koordinator Kabupaten/Kota, Kordinator Wilayah, Koordinator Regional dan Tenaga Ahli Pekerjaan Sosial.

Reformasi Tidak Mampu Atasi Perilaku Korupsi

“Ternyata banyak yang dulu galak menjatuhkan Pak Harto karena KKN sekarang jadi koruptor atau pembelanya. Gila, reformasi diartikan gantian korupsi.”

CUITAN saya di Twitter, Rabu (20/9/17) kemarin malam, itu mendapat sambutan luas. Lebih dari 19.000 tuips me-retweet dan memberi tanda like pada cuitan tersebut. Tapi ada juga semacam sanggahan, misalnya dari kawan saya yang anggota DPR Fahri Hamzah yang menulis, ”Bagaimana bisa bikin simpulan yang dangkal begini Prof? Serang idenya Prof. Jangan serang pribadi orang.”

Pertama-tama harus ditegaskan bahwa isi cuitan saya itu bukan simpulan ilmiah, tetapi fakta yang kemudian dijadikan kajian dan melahirkan simpulan ilmiah. Tak percaya bahwa faktanya banyak orang yang dulu ikut berjuang melakukan reformasi, tetapi kemudian ikut melakukan korupsi?

Datanglah ke LP Sukamiskin. Paling tidak, dari sana sekarang ini kita bisa menyebut 10 nama orang yang dulu terang-terangan ikut melakukan reformasi, tetapi kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dan dipenjara.

Berbagai penjara (lembaga pemasyarakatan) di daerah-daerah banyak dihuni orang-orang yang dulu berjuang untuk meruntuhkan rezim Orde Baru dengan alasan di rezim tersebut banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka dulunya berasal dari kampus, ormas, atau LSM yang sangat kritis alias galak terhadap pemerintahan Soeharto yang sering disebut sebagai pemerintahan penuh KKN.

Gerakan reformasi 1998 bahkan berhasil mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membuat ketetapan MPR tentang arah kebijakan pemberantasan KKN yang menyebut nama Presiden Soeharto dan kroni-kroninya sebagai pihak yang harus diselesaikan secara hukum.

Tapi faktanya, sekali lagi faktanya, sekarang ini banyak pejuang reformasi yang harus dipenjara karena korupsi dan tidak sedikit yang menjadi pembela koruptor dengan segala bentuk dan caranya. Di luar fakta yang tak terbantahkan itu, ada juga produk ilmiah-akademiknya. Artinya banyak hasil telaah akademik yang menyimpulkan bahwa reformasi di Indonesia gagal melawan korupsi karena para pelakunya justru terlibat korupsi.
Read the rest of this entry

Latar Belakang Istilah “Orang Indonesia Asli” Atau Pribumi

DILIHAT dari sudut sejarah ketatanegaraan, negara RI bukanlah penerus Majapahit, Sriwijaya atau lainnya, melainkan meneruskan “semi negara” Hindia Belanda.

Karena itu aturan peralihan UUD 45 (sebelum amandemen) mengatakan segala bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Yang dimaksud peraturan yang ada dan langsung berlaku itu, baik dalam konsepsi maupun dalam kenyataan, bukanlah badan negara dan peraturan zaman Majapahit, Sriwijaya atau warisan penguasa militer Jepang, melainkan badan dan peraturan yg diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Adapun mengenai penduduk Indonesia, peraturan yang ada dan lembaga yang mengurus/menanganinya yang berlaku dan dipahami orang sejak zaman Hindia Belanda adalah peraturan dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang membagi penduduk Indonesia (Hindia Belanda) dalam tiga golongan, yakni Golongan Eropa, Golongan Timur Asing (terutama Tionghoa dan Arab) dan Golongan “Inlander” atau pribumi atau “orang Indonesia asli” yang pada umumnya beragama Islam dan sebagian menganut agama Hindu, Buddha dan lainnya.

Orang Inlander atau pribumi yang beragama Kristen status mereka sama dengan golongan Eropa. Dalam hal kelahiran dan perkawinan, golongan Eropa dan Inlander (Pribumi) Kristen mereka tunduk pada Hukum Eropa (Burgerlijk Wetboek) dan lembaga yg mengurusijya adalah Burgerlijk Stand (Catatan Sipil). Orang Tionghoa Kristen juga sama. Sementara bagi Inlander Muslim atau Hindu/Buddha tunduk pada hukum adat masing-masing dan tidak ada lembaga negara jajahan Hindia Belanda yg mengurusinya.

Read the rest of this entry

Rocky Gerung : “Ketakutan Muncul Negara Komunis Sebenarnya Sudah Tak Ada”

DPR memasukkan komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai paham terlarang dalam revisi R-KUHP. Bagi setiap orang yang menyebarkan ajaran tersebut di muka publik akan diganjar dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Sedangkan orang yang menyebarkan paham tersebut dengan tujuan mengganti dasar negara akan dikenai sanksi pidana 7 tahun penjara.

Rocky Gerung, Dosen Filsafat Universitas Indonesia menilai, munculnya sanksi pidana yang diatur dalam pasal 119 sampai 120 revisi KUHP itu hanyalah beban politik peristiwa 1965. Padahal ketakutan ideologi negara diganti dengan komunisme sudah tidak beralasan. Dia menduga kemunculan pasal itu hanyalah kepentingan segelintir orang yang tidak ingin peristiwa 1965 diungkap.

“Jadi palsu sebenarnya. Ketakutan itu palsu. Bisa dipisah kok itu. Kalau you masih mau ’65, oke. Tapi sebut itu sebagai konfrontasi antara tentara dan komunisme sebagai dua kekuatan politik,” tegas Rocky saat ditemui Mawa Kresna dari tirto.id, di Kampus UI, Depok, Jumat (11/11/2016).

Lalu apa yang akan terjadi jika pasal komunisme disahkan? Bagaimana nasib kebebasan berekspresi? Bagaimana nasib Hak Asasi Manusia? Bagaimana nasib pendidikan di Indonesia? Simak wawancaranya berikut ini:

Revisi KUHP melarang komunisme, Marxisme, Leninisme disebarluaskan di depan publik. Ada sanksi pidana bagi yang melakukannya. Bagaimana Anda melihat ini?

Sebelum menjawab, kita lihat latar belakangnya dulu. Kenapa ini terjadi? Ini karena diskursus intelektual yang buruk. Karena sejak awal, rancangan ini disembunyikan dari publik. Seolah-olah dicicil agar tidak masuk dalam perdebatan akademis dan filosofis.

Kenapa begitu? Kita nggak tahu kenapa begitu. Tapi kita bisa katakan, bahwa dia begitu. Artinya dari awal, ada crime yang ingin diatur secara absolut di situ. Pepatah mengatakan, dalam setiap penundaan selalu ada kejahatan. Jadi menunda pembicaraan publik, berarti menyembunyikan kejahatan di dalam KUHP. Saya melihat secara fundamental seperti itu.

Dari segi hukum, disebut hukum kalau mereka yang akan terkena pasal-pasal itu dilibatkan di dalam pembahasan. Itu doktrin filsafat hukum yang pertama. Kedua, hukum adalah dokumen publik. Jadi publik imperatif di dalam setiap pembahasan. Ketiga, ada suasana untuk mengkompilasi seluruh kejahatan, tetapi punishment-nya disangkutkan dengan ideologi dan moral.

Bukan rasionalitas crime yang hendak diatur, tapi value yang lain yang hendak diatur. Sebab crime itu urusan rasional. You bikin kejahatan, gua hukum. Tapi sekarang dimasukkan [moral non-hukum]. Misalnya sekarang, bukan sekadar komunisme, soal tubuh perempuan diatur di situ. Itu berarti ada moral non-hukum yang diatur di situ. Moral apa itu? Ya moral kultural. Ini moral kultural dan moral agama. Jadi KUHP itu sangat berbekas moral keagamaannya.

Kenapa komunisme dilarang? Diskursusnya bisa didebat. Tapi di dalam komunisme ada soal ateisme. Itu yang menjadikannya masuk ujian moral keagamaan. Dengan kata lain, keterbukaan ruang publik hanya untuk menyatakan public reason, akal publik, itu tidak diterima di dalam perdebatan intelektual di dalam KUHP itu.

Jadi dari awal, origin KUHP itu menolak public reason, itu bahayanya. Akibatnya, seluruh aturan di dalam KUHP akan diatur oleh ideologi yang sebenarnya berbasis kecemasan. Untuk mendeteksi kejahatan itu, pertama berdasarkan sense moral dan agama. Itu berarti KUHP yang sifatnya publik, dibawa ke dalam doktrin privat.

Kalau dilihat sekarang kenapa jadi begitu? Itu karena pemerintah sibuk mengkonsolidasi kekuasaan, sehingga untuk menyelenggarakan democratic value tidak jalan. Jokowi ke sana-sini, tapi yang begini tidak disorot. Padahal ini yang akan mengatur relasi warga negara. Jadi, background imperatif moral yang hendak dimasukkan ke dalam hukum pidana. Kedua, kegagalan pemerintah untuk menyosialisasikan citizenship.

Dalam konteks keilmuan, apa yang bermasalah?

Ya filosofi dasar dari KUHP.

Soal komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai gagasan, seolah menjadi problem besar buat Indonesia?

Ini karena orang di DPR nggak ngerti apa itu Marxisme. Yang mereka tahu adalah momok ’65 (Gerakan 30 September 1965). Padahal Marxisme sudah lewat dari itu. Itu ’65 peristiwa politik, ya sudah. Tapi Marxisme sebagai ide tumbuh terus, sampai ditafsirkan oleh post modernisme. Bahkan misalnya jika saya bilang saya adalah seorang environmentalis, maka saya mesti ambil bagian dari Marxisme soal eksploitasi nature. Tapi kalau saya bilang eksploitasi, itu DPR akan bilang berarti itu eksploitasi kelas. Bukan, ini eksploitasi alam karena disparitas antarmanusia.

Jadi, kemampuan DPR untuk berpikir lebih maksimal tidak bisa terlaksana karena tadi, ada baggage, tong sampah besar yang dia tenteng ke mana-mana yang disebut tragedi ’65.

Apa publik juga menentengnya?

Ya akhirnya publik di Indonesia terkena hegemoni itu. Publik dibikin bodoh juga, karena kurikulum untuk membahas hal itu kurang dan forumnya nggak ada. Kan orang takut. Padahal dunia sudah mengalami pluralisasi berkali-kali. Jadi itu kritiknya.

Kalau secara teknis, kan seharusnya setiap undang-undang lolos filosofi dasarnya. Konsep-konsep dasarnya kan bersih. Baru masuk pada tahap uji konsistensi. Apakah koheren susunan pasalnya? Baru dibuat draf akademik.

Apa sebenarnya komunisme dan Marxisme sebagai gagasan?

Sebagai gagasan dasar, Marxisme adalah social justice. Jadi kalau mahasiswa, harusnya kita belajar pada seluruh perpustakaan Marxisme, terutama young Marxis yang berupaya menjelaskan bahwa kesetaraan manusia adalah fundamen dari kehidupan publik. Marxisme yang semacam ini, kemudian berubah menjadi Marxisme yang disebut ortodoks ketika diterjemahkan oleh Stalin.

Stalin kemudian menjadikan Marxisme sebagai official ideologi dari satu partai politik. Waktu Stalin melakukan itu, seluruh filsuf barat yang mulanya bersimpati pada partai komunis, mulai berhenti satu-satu. Sartre mundur. Albert Camus jadi proponen dari filosofi itu. Akhirnya [yang kontra-Stalinisme] mengorganisir diri dalam satu gerakan yang disebut The New Left yang waktu itu justru tumbuh di Amerika Serikat. Terutama di kampus liberal seperti The University of California, Los Angeles (UCLA).

Marxisme hidup di situ sebagai pikiran akademis. Yang tertinggal di Eropa hanya menjadi nomenklatur partai. Itu yang menerangkan, kenapa kita di sini nggak sanggup ambil bagian dalam mempelajari filosofinya untuk dibicarakan dalam masyarakat akademis kita.

Padahal Pancasila kita mengandung semacam tensi Marxisme yang ada pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu betul-betul versi Marxisme. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa kita bilang ada unsur dari egalite-freternite Revolusi Perancis. Bahkan Revolusi Perancis paralel dengan ide-ide kerakyatan. Apa dasarnya? Dasarnya solidaritas. Marxisme is aboutsolidaritas.

Seluruh kejernihan pikiran itu dibatalkan hanya karena ketakutan untuk membongkar sejarah. Kenapa Marxisme gagal dievakuasi dari ’65 ke sini, karena pelaku-pelaku sejarah ’65 merasa, kalau itu dibuka maka ada soal-soal personal. Jadi palsu sebenarnya. Ketakutan itu palsu. Bisa dipisah kok itu. Kalau you masih mau ’65, oke. Tapi sebut itu sebagai konfrontasi antara tentara dan komunisme sebagai dua kekuatan politik. Tapi idenya, ide tentang keadilan sosial jangan dihambat dong. Kalau kita ngomong keadilan sosial, kita pakai versi apa diskusinya? Ya cuma politik kiri.

Jadi absurd juga memisahkan Marxisme ini?

Iya, absurd karena mereka nggak mengerti sejarah Marxisme. Orang-orang itu. Apalagi yang menyusun ini (R-KUHP). Itu poinnya.

Dua tahun belakangan, tentara dan polisi gencar membubarkan diskusi yang berbau kiri dan dilabeli komunis. Bagaimana dengan munculnya pasal di KUHP ini?

Problemnya, setiap kali ada sweeping, orang akan selalu bilang human rights (HAM) jangan diacak-acak dong. Oleh sebab itu akan ditingkatkan dengan mencari formulasi yang lebih material, yaitu KUHP. Itu artinya represi akan ditingkatkan karena ada basis hukumnya. Ada hukum positifnya. Ya mereka akan bilang, sejarahnya kan begitu, ada TAP MPRS.

Padahal TAP MPRS agak sumir kan? Tapi kenapa sekarang dimaterialkan? Kalau TAP MPR bunyinya seperti itu, jangan dimaterialkan dalam pasal per pasal, karena menyangkut nasib kebebasan individu, nasib kebebasan berorganisasi, juga nasib kecermatan berpikir akademis. Itu akan membuat orang jadi takut berpikir karena ada undang-undang materialnya.

Kalau ada ketakutan komunis menggantikan ideologi negara, apakah sudah ada negara yang sukses dengan ideologi itu?

Negara komunis sekarang itu tinggal satu, namanya Korea Utara. Dan itu sebenarnya juga bukan komunis. Itu namanya dictatorship. Komunisme nggak begitu.

Artinya ketakutan munculnya negara komunis sudah tidak ada?

Sudah tidak ada. Sebenarnya ketakutan bukan munculnya hantu komunis, tapi dibongkarnya peristiwa politik di masa lalu. Itu ketakutannya.

Kalau memang menjadi ancaman buat kamu akademisi, bagaimana jika nanti suatu saat Anda dijerat pasal tersebut?

Iya, tapi saya punya argumen. Orang tidak bisa mengajar filsafat tanpa menyentuh Marxisme. Tutup saja departemen filsafat atau ilmu politik. Jangan blame pada kurikulumnya, tapi pada fakultasnya. Mau nggak seluruh Indonesia ditutup? Fisika juga ditutup karena sekarang sudah ada studi materialisme dengan basis pemikiran Marxis. Tutup saja universitas, kan gitu gampangnya.

Konsekuensinya bisa sejauh itu?

Bisa. Tapi saya tetap akan mengajar, tetap akan berceramah juga. Kan bisa didebatin di pengadilan kalau itu jadi crime. Kenapa? Karena justru hukum yang mengatur itu obscure libel atau kabur tuduhannya. Nanti akan dilihat, apa dalilnya mengadili akademisi? Akademisi kan tidak punya kepentingan politik. Dia harus mikirin kepentingan politiknya apa? Crime-nya apa? Kalau itu ada kepentingan politik, lalu ditranformasikan menjadi crime itu kepentingannya apa? Nggak ada.

Jadi UU ini bukan sekadar menunjukkan kecemasan, tapi juga kedunguan penyusunnya. Dan kedunguan itu harus dihubungkan dengan kedunguan rezim dalam merawat citizenship. Kalau rezimnya mampu mengatur demokrasi yang baik, ada orang percaya bahwa pada argumen akan menyelesaikan persoalan. Tapi ini kan dipromosikan sebagai argumen anti-kiri.

Artinya berpotensi bermasalah terkait HAM dan hak kebebasan berekspresi?

Ya tentu. Itu yang paling pertama. Orang itu boleh punya pandangan ideologi. Yang berideologi itu adalah manusia, bukan negara. Negara buat apa berideologi? Kenapa saya berideologi, karena saya konkret dan saya punya harapan. Negara itu abstrak dan mati, bagaimana dia punya harapan? Kan negara itu isinya interaksi pikiran warga negaranya. Negara sendiri tidak boleh berideologi.

Lalu bagaimana dengan Pancasila sebagai ideologi negara?

Pancasila itu harus dianggap sebagai kesepakatan kultural dari keberagaman. Jadi dia nggak boleh difinalkan sebagai official ideology of NKRI. Nggak bisa karena isinya bertentangan. Ideologi itu harus koheren. Di dalam dirinya tidak boleh ada pertentangan. Sekarang coba uji sila pertama dengan sila keempat. Itu bertentangan. Sila keempat soal kerakyatan dan demokrasi. Berarti orang boleh tidak beragama karena demokrasi tidak mewajibkan orang beragama. Sedangkan sila pertama ditafsirkan sebagai kewajiban orang beragama.

Kemudian, sila pertama soal ketuhanan dengan sila kedua tentang kemanusiaan. Humanisme pasti bertentangan dengan teologi. Humanisme artinya, saya tidak membutuhkan akhirat untuk menjadi bermutu. Saya bisa berbagi sosial dan etik.

Jadi, kalau Pancasila kita uji konstruksi pasti runtuh. Karena itu saya selalu bilang jangan tafsirkan Pancasila sebagai ideologi, karena begitu dia jadi ideologi, maka dia harus diuji dengan peralatan metodologi. Dan dia pasti gagal karena nggak koheren. Karena dalam dirinya ada pertentangan. Di sini bilang harus bertuhan, di sini tidak bertuhan. Di sini bilang akhirat lebih penting, di sini bilang kemanusiaan lebih penting. Hancur logikanya.

Anda tadi menyebut ada kegagalan pemerintah dalam mengelola citizenship?

Pada aspek kecerdasan pemimpin. Dia nggak ngerti citizenship. Jadi pemimpin yang nggak punya kemampuan memadai tentang filosofi mendasar dari politik. Maka nilai-nilai dari demokrasi yang mengendap di dia akan salah. Mungkin dia baca buku, disuplai. Namun dia sendiri nggak punya semacam lingkaran yang mem-feeding dengan intelektual diskursus.

Presiden kita nggak ada begituan. Mungkin karena orang menganggap sudah percuma. Sama seperti ketika kita ngomong Nawacita kan? Akhirnya hanya jadi barang busuk saja. Diledek di mana-mana karena sebagai ideal dia nggak cukup, sebagai konkret dia juga rapuh. Jadi di dalam spektrum itu, negara mengalami defisit konseptual. Defisit konseptual harusnya minta tolong ke akademisi.

Tapi akademisi sekarang semua jadi buzzer karena kebutuhan. Nggak punya identitas yang cukup kuat, lalu menawarkan proposal ke kekuasaan. Jadi nggak ada harga diri. Yang punya harga dirilah seharusnya yang mengatur.

Terakhir, jadi menurut Anda harusnya pasal komunisme ini harusnya tidak ada?

Ya tidak ada, dengan alasan filosofi, pasal itu adalah pasal yang gagal memahami inti dari Marxisme dan komunisme. Dari segi sosiologi, dia justru menakut-nakuti rakyat yang ingin berpikir lebih cerdas. Artinya kalau tidak ada perbandingan, kapitalisme itu nggak ada gunanya kalau nggak ada Marxisme. Demikian juga sebaliknya.

Jadi kalau di publik nggak ada kontra-value, orang jadi liberal demi apa? Mau jadi sosialis demi apa? Orang bingung. Orang bingung akhirnya jadi oportunis karena nggak ada pegangan.

Yusril : Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Rasionalitas, Moralitas, dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat di tolerir.

Prof Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pasal 222 UU Pemilu 2017 merupakan pasal yang bertentangan dengan rasionalitas, moralitas dan ketidakadilan yang tidak dapat di tolerir.

Begitu ia ungkapkan pada saat di temui di sela-sela acara Diskusi Kebangsaan yang di selenggarakan oleh KAHMI yang bertempat di pendopo Kab. Bantul Yogyakarta (09/09/17). Berikut hasil wawancara singkat dengan prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

P : Terkait dengan isu Presidential Threshold yang di perjuangkan PBB seperti apa? YIM : Pasal 222 itu sedang kami uji sekarang ini, kami berpendapat bahwa pasal 222 itu bertentangan dengan UUD 45, bertentangan dengan rasionalitas, bertentangan dengan moralitas dan mengandung ketidakadilan yang tidak dapat di tolerir.

Jadi sudah 4 kali pasal ini di uji di Mahkamah Konstitusi, cuman sekali ini perbedaannya adalah Presidential Threshold itu di uji dalam konteks pemilu serentak, dan di dalam konteks Presidential Threshold yang di jadikan landasan untuk mengajukan calon Presiden adalah Presidential Threshold 5 tahun sebelumnya. Jadi dia berbeda. Tapi MK mengatakan, meskipun ini Open Legal Policy yang terbuka kepada DPR untuk merumuskan suatu Undang-undang, MK tidak akan membatalkan meskipun isi Undang-undang itu bertentangan dengan ee…..(hurufnya) karena itu Legal Policy dari pemerintah. Open Legal Policy itu dapat di batalkan oleh MK apabila bertentangan dengan rasionalitas, moralitas dan ketidakadilan. Dan saya mengujinya dengan 3 parameter itu.

Keberadaan ambang batas itu bertentangan dengan rasionalitas, moralitas dan ketidakadilan yang tidak dapat di tolerir. Sebenernya jika MK konsisten, MK dapat membatalkan pasal itu.

P: Apabila kemudian kebijakan ini di tolak, apakah produk hukum dari pemerintahan ini dapat di sebut kebijakan ini diktator inkonstitusional? .

YIM : Ya, misalkan MK menolak ini, kita pun menganggap MK ini sama-sama dengan pemerintah mempertahankan suatu norma yang sebenarnya inkonstitusional.

P: Tapi, kalo sudah lahir kebijakan yang seperti itu, tidak bisa di uji di MK lagi ke depannya?

YIM : Bisa, kan MK juga bisa merubah juga pandangannya suatu ketika. Pemilu serentak itu dulunya juga pernah di uji juga, tapi dulunya di tolak MK, tapi ketika Effendi Ghazali mengujinya di kabulkan oleh MK.

https://youtu.be/46GLe_UFVH0

Sakit Jiwa Sosial

Kalau problem yang dibawa seseorang itu bersifat praktis–misalnya, penyakit fisik ala kadarnya atau santet atau semacam kesurupan–Mas Dukun bisa tanpa banyak cingcong menanganinya.

Tetapi kalau yang di sodorkan kepadanya adalah efek dari penyakit sosial, disinformasi tentang pemahaman-pemahaman hidup, atau mungkin salah kuda-kuda mental, intelektual atau spiritual, maka Mas Dukun harus mereformasikan berbagai mismanajemen tatanan nilai dalam kesadaran dan kebawahsadaran orang tersebut.

Penyakit-penyakit semacam ini bukan main kompleks, luas dan ruwetnya. Terkadang ada orang yang memang tak sanggup lagi untuk memahami apa yang ditanggungnya. Lebih-lebih lagi merumuskan keruwetan-keruwetannya. Kebiasaan yang tinggal hanyalah menatap kegelapan. Dan kegelapan itu adalah dirinya sendiri: dirinya gelap, sementara mripat pandangannya juga buta sedemikian rupa.

Tetapi kadangkala tidak sedikit anak-anak muda mendatangi Mas Dukun untuk menyodorkan sesuatu yang sesungguhnya sama sekali bukan problem. Dia berkata tentang buntu, kosong, bingung, depressed, tetapi setelah di gali bersama apa gerangan itu semua–ternyatalah bahwa faktor-faktor itu sebenarnya tidak cukup potensial untuk menindas mental mereka apabila saja terlatih untuk mendayagunakan akal sehat dan pengetahuan tentang pokok-pokok nilai kehidupan.

Seorang anak muda gagah ganteng, datang untuk mengungkapkan kebingungan dan menangis, serta merasa buntu dan tak berarti–hanya karena dulu orangtuanya kaya sekarang melarat, sehingga dia tak bisa kuliah. Itu bukan problem. Itu keringkihan.

#EAN
#SuratKepadaKanjengNabi

Author : Emha Ainun Nadjib

Book : Surat Kepada Kanjeng Nabi

DSC_0563

 

Pejalan Kemandirian

Para pahlawan sejati
Para pekerja keras sejati
Ada di sudut-sudut pasar
Ada di pojok pinggiran jalan

Ia tidak akan pernah kau temui di kantor-kantor mewah
Mereka tak akan kau jumpai di gedung-gedung megah

Ibu-ibu itu sudah menjadi mandiri tanpa ada satu pihak manapun yang berhak mengajari mereka tentang kemandirian

Mereka sudah sangat berdaya tanpa harus di ceramahi tentang makna pemberdayaan
Mereka adalah para pejalan kemandirian

Mereka adalah lulusan terbaik fakultas kehidupan universitas alam semesta

Wong cilik tangguh itu telah berhasil menjalani kehidupan, di bandingkan sekian banyak manusia yang di tipu tentang makna kesuksesan