“Perahu Retak” Pemberdayaan

pray for pnpmBelum selesai tiga bulan para pekerja pemberdayaan di ombang-ambingkan dengan ketidakpastian akan pembayaran honorarium serta tunjangan, muncul kebijakan dari Kementrian Dalam Negeri yang menyebutkan penundaan pencairan dana 20% tahap terakhir sebagai konsekuensi beban subsidi BBM yang memberatkan APBN.

Reaksi yang muncul atas hal tersebut cukup beragam.  Namun dominasi ketidakpuasan dari pelaku pemberdayaan semakin membesar. Semuanya mempertanyakan kebijakan yang mereka pandang tidak bijak.

Apa yang anda pikirkan sebagai fasilitator, pelaku, pengamat, pemangku kebijakan, atau sebagai masyarakat yang bersinggungan dan terkait langsung maupun tidak langsung? Apa yang akan ada perbuat atas surat edaran tersebut? Akan seperti apa penyikapan anda? Akan menempuh cara yang bagaimana bila anda sudah terlanjur mensosialisasikan pembangunan 2013 ini di masyarakat? Sudah siapkah anda dengan potensi konflik, polemik dan kehancuran reputasi PNPM di masyarakat? Mampukah kita menahan dari bulan-bulanan masyarakat? Dengan apa kita semua dapat mengeliminirnya?

Pertanyaan mikro itu bisa kita perjauh untuk skala yang lebih makro, yang mungkin juga masih memiliki keterkaitan erat.

Apa yang anda ketahui terkait dengan rancangan sidang paripurna DPR dengan surat kebijakan itu? ? Ketlingsut di mana program pemberdayaan ini di buku-buku para wakil rakyat? Ada di baris prioritas di nomor berapa pemberdayaan masyarakat ini di lembaran-lembaran catatan para pejabat pemerintah di Kementrian Lembaga?

Apa yang anda ketahui tentang peta konstelasi politik Indonesia mutakhir menjelang 2014 dengan PNPM? Seberapa jauh pemahaman anda soal prediksi bahwa negara ini hampir mengalami kebangkrutan total karena kekayaan alam dan sumber dayanya telah di jadikan bancakan, rayahan, penilapan bersama-sama dan besar-besaran oleh manusia-manusia yang kita beri amanah untuk menjaganya ?

****

Proses pemberdayaan selama ini yang telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun, terlepas dari berbagai problema yang menyertai setidaknya telah membuktikan sebagai salah satu metode yang cukup signifikan dalam membangun kemandirian di masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif yang di tampilkan PNPM, telah sedikit banyak melengkapi proses perencanaan nasional yang ada terlebih dahulu, yang di sinyalir penuh muatan-muatan politis kepentingan sehingga terkadang terpelesat dari target sasaran kebutuhan riil masyarakat.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan independensi pengelolaannya, telah berhasil mengantarkan PNPM di terima baik oleh masyarakat. Meskipun tidak saya sebut di terima baik oleh semua pihak. Karena kenyataannya uang licin, uang ketebelece tidak berlaku di PNPM. Dan tentunya ada oknum yang tidak “senang” dengan kondisi dan kebijakan yang seperti itu.

Kegiatan pemberdayaan itu selalu di nanti, selalu di harapkan, selalu di persiapkan dengan matang dan menjadi salah satu program unggulan bagi para kepala desa.

Banyak kepala Desa mengeluh,”Kalau ndak ada PNPM, desa mau mBangun dari dana mana mas?”. Terus akan di tambahkan lagi dari si empunya sambil mendesah dan menghisap rokok kreteknya,” Mungkin sih bisa membangun jalan, irigasi, jembatan menggunakan dana-dana di luar PNPM, tapi ya kita harus siapin uang terobosan 10-20% dan harus berebut seperti pengemis di meja-meja para birokrat yang memiliki akses ke sana. Sehingga menjadi dilematis mas ketika membuat pertanggungjawabannya. Kalau ndak mau, kita dosa kepada masyarakat karena ngga bisa membangun infrastruktur desa, namun kalau di terima kok ya dosa juga karena telah menipu membuat SPJnya. Setiap malam saya solat Tahajud dan tidak sanggup menahan tangis karena dosa saya. Semoga Gusti Allah Kang Maha Dumadi mau mengerti dan mengampuni….”

Snapshot kecil dari anekdot itu, tentu menyingkap sedikit realitas yang tertutup bahwa pembangunan di tingkat desa adalah barang langka dan sulit untuk mendapatkan di tengah apa yang di dengung-dengungkan tentang otonomi daerah, desentralisasi dlsb. Informasi tentang kegiatan pembangunan yang masuk ke desa selama ini tidak pernah sampai ke telinga masyarakat dan hanya mandek di gedung-gedung SKPD, ruang-ruang mewah para anggota dewan serta di meja-meja para birokrat. Tidak banyak para pemangku kepentingan di tingkat desa yang mampu mengakses ke dalam sana. Bila kepala desa punya koneksi, maka lumayan lancarlah pembangunan di desa, namun kalau tidak ya sudahlah, “ngarit (menyabit)” rumput untuk angon (menggembala) kambing saja dan jangan pernah sedikit mikir pembangunan yang berkeadilan.

Sedemikian penting dan urgennya PNPM bagi masyarakat desa, sampai-sampai desa mau ‘mengorbankan” segala sesuatu dan bercapek-capek mengikuti alur PNPM yang demikian panjang dan melelahkan demi berlangsungnya proses pembelajaran bersama. Proses pemberdayaan dengan niat mulia untuk membangun kemandirian. Dan PNPM selama ini telah mampu memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi atas prioritas kegiatan pembangunan.

 

Politisasi Pemberdayaan

Dengan munculnya surat edaran terbaru itu dan keterlambatan pembayaran honorarium dan tunjangan bagi para serdadu pemberdayaan, semakin membuat kesemrawutan dan keresahan yang mencekam. Suasana ini semakin membuat keterpecahan bahkan di beberapa kalangan internal Fasilitator. Kebingungan yang di susuli dengan kepanikan melanda dan menerjang tanpa mereka tahu harus melangkah bagaimana dan ke mana.

Program ini muncul dari kepentingan politis, meski kita secara kalem menyepakati bahwa PNPM tidak boleh di jadikan ajang politis. Namun mau tidak mau, saat harus berhadapan kembali dengan mesin-mesin politis menjelang suksesi 2014.

Dan jangan heran salah satu watak politis yang paling menonjol adalah pragmatis oportunis. Kalau menguntungkan bagi dompet saya, Ayoo!!! Kalau tidak ada ya, maafkan harus kami tinggal. Meskipun ungkapan-ungkapan kata itu juga telah di bungkus, di politisir dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, atas nama keadilan rakyat, kemandirian rakyat, dlsb. Apalagi ini menjelang 2014. Di mana yang terjadi adalah perebutan pedang-pedang kekuasaan. Rakyat di jadikan jualan layaknya dagangan.

Kosakata pemberdayaan ternyata hanya berlaku bagi kalangan masyarakat miskin belaka. Dan bila sampai di tingkat awang-awang telah menjadi jualan kepentingan. Politisasi dan mobilisasi akan makna pemberdayaan. Istilah pemberdayaan menjadi rancu dan terbolak-balik. Dalam kondisi ini tentu tidak aneh bila ada yang menyatakan bahwa, “yang seharusnya di berdayakan adalah para pemangku kepentingan, karena toh ternyata “masalah sepele” ini saja bisa berlarut-larut dan menimbulkan ketidakjelasan. “Bila mereka memang orang-orang yang berdaya, tentu bisa dengan cepat di selesaikan,” Kata sebagian dari mereka.

Kita boleh berteriak dan harus berteriak dengan suara hampir serak dan pecah, bahwa ini adalah tentang pemberdayaan masyarakat, tentang pengentasan kemiskinan, tentang hak-hak rakyat yang harus di penuhi, tentang percepatan pemerataan pembangunan ataupun argumen lain yang bermacam-macam yang berpihak kepada golongan miskin.  Namun siapakah yang masih mempunyai telinga dan yang akan mampu mendengarkan suara himpitan rakyat ini dengan jernih di tengah keriuhan dan kegaduhan politik kita.

Tentu kita semua sepakat bahwa hal ini harus terus di perjuangkan. Di lantang suarakan agar membahana, di tempuh metode dan upaya yang realistis, konsepsional dan elegan. Meskipun surat desakan, tuntutan, atau pertanyaan yang telah di tujukan ke berbagai institusi yang membidanginya masih di rasa macet. Namun bukan berarti kita menjadi patah harapan. Kita masih banyak jalan.

Karena di tangan anda semualah nasib ribuan masyarakat miskin yang harus di perjuangkan dan bukan malah di jadikan tumbal kepentingan. Pemberdayaan untuk masyarakat miskin masih cukup bermanfaat daripada uang negara di hambur-hamburkan untuk pemilu 2014.

Last not but least. Perahu pemberdayaan yang mengarungi lautan luas itu saat ini tengah terombang-ambing di tengah badai yang mengancam. Para penumpang kapal ada yang berpegangan pada tiang layar. Ada yang ngumpet (bersembunyi) di balik kamar. Ada yang gagah maju ke depan buritan untuk memberikan pengawasan apakah kapal akan terhindar dari batu karang. Ada yang menganjurkan untuk mencari pelampung. Ada yang panik. Ada yang tenang-tenang saja karena semua ini adalah takdir nasib dari Tuhan yang maha kuasa sehingga tidak ada jalan lain selain berserah diri. Tawakal. Pasrah dan Ikhlas menunggu kehancuran.

Namun dari semua penghuninya itu, tidak ada satupun yang berani mengambil alih kendali Nahkoda kapal ini. Semua lempar handuk, lepas tanggung jawab. Padahal suasana semakin seram. Mencekam. Terjangan ombak sudah menghantam buritan. Tanda-tanda keretakan mulai kelihatan.

Perahu pemberdayaan yang dahulu gagah dan di bangga-banggakan itu sekarang berada di ujung keretakan. Karena Kapal Indonesia juga tengah mengalami guncangan.

Gilang Prayoga

Bobotsari, 06 Juni 2013

About Gilang Prayoga

Kadang detak kehidupan tak sempat terekam Kadang sebuah pemikiran datang dan tak sempat terealisasikan. Hanya sedikit catatan tentang kehidupan

Posted on 6 June 2013, in MENU BARU 1, PNPM. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: