Antitesa Pemberdayaan

Permasalahan pemberdayaan masyarakat (Enpowerment of Community) memang merupakan hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan di tengah ketidakpercayaan yang melanda masyarakat. Hampir 3 dekade masyarakat kita hidup dalam sebuah system yang represif dan otoriter. Sehingga karena sedemikian panjang dan menyeluruhnya system tersebut menyebabkan terjadinya kehancuran total kepercayaan masyarakat atas Negara ini. Masyarakat perlahan-lahan kehilangan kesadaran, kecerdasan, kemampuan menghitung hak-hak mereka yang harus dipenuhi Negara.

Di dalam nuansa seperti itu, Rakyat dianggap sebagai sebuah masyarakat yang kurang berdaya, kurang bisa mengembangkan dirinya, tidak mempunyai bargaining power dalam mengakses fasilitas yang disediakan Negara, bodoh, kurang ketrampilan sehinga tidak bisa membawa diri dan masyaraktnya menjadi sebuah komunitas yang siap menghadapi tantangan globalisasi.

Mungkin dapat kita katakan sebagai dalih bahwa saat ini merupakan proses transisi dari proses perubahan kultural kemasyarakatan. Tentunya yang namanya proses transisi selalu di hadapkan dalam kekagetan-kekagetan sosial karena di satu kaki kita masih berada di masa silam dan kaki satunya sudah harus dan di paksakan untuk melangkah ke masa depan. Hati dan perasaannya masih memegang erat nuansa tradisionil namun akal dan pikirannya di paksa memikirkan tentang modernitas.

Di setiap perubahan selalu ada resistensi. Penolakan. Baik dari segerombolan individu maupun institusi sosial. Karena pijakan cara pandang dan aksentuasi tujuannya yang berbeda-beda. Bila resistensi itu hanya terjadi dari individu-individu kecil yang parsial, tentunya skala resistensinya yang di timbulkan tidak terlalu mengkhawatirkan dan dapat di antisipasi dengan ilmu-ilmu sosial, managemen kemasyarakatan, dlsb. Namun akan berbeda situasinya jika resistensi itu muncul dari para penggenggam modal dan kekuasaan. Karena segala perubahan yang di arahkan untuk mereka selalu di barengi dengan nuansa intrik yang rumit. Si pelaku perubahan dapat di jerat dengan pasal-pasal makar, separatis, pembunuhan karakter, bahkan kalau lagi apes juga tidak mustahil bila di teror baik verbal maupun fisik ataupun juga di amankan oleh aparat hukum yang menjadi tangan panjang kekuasaan.

So, apakah empowerment community ini juga hanya di khususkan kepada masyarakat kecil saja? Apakah pemberdayaan hanya ekslusif untuk rakyat di pinggiran perdesaan dan kampung kumuh saja? Karena toh, sebenarnya dari kita semua, entah apapun jabatannya tentunya siap saat membutuhkan naluri untuk melakukan pemberdayaan. Kita bukan orang yang mampu kuat terus-menerus, kita bukan orang yang bisa dapat di andalkan terus. Di lain waktu kita juga masih butuh orang lain yang mungkin gantian bisa menolong kita.

Sehingga idiomatik pemberdayaan di artifisialkan dengan bahasa modern dengan training, seminiar motivasi, bengkel hati yang semuanya tidak berbeda dengan esensi pemberdayaan. Epistimlogi pemberdayaan di bungkus dengan rumbai-rumbai dan ornamen kecanggihan budaya.

Dan rakyat tentunya tidak perduli dengan beragam definisi itu. Yang mereka ketahui adalah hal-hal yang sederhana. Mereka tidak mampu berlaku tidak jujur untuk menutup-nutupi ketidakpahaman mereka tentang konsep pemberdayaan. Yang mereka tahu pemberdayaan adalah sebuah proyek pemerintah untuk membangun infrastruktur desa, memberikan pelatihan ketrampilan dasar ataupun, memberikan pinjaman lunak kepada mereka. Di luar itu, kosmologi pemahaman rakyat kecil: Blank. Tidak paham apa-apa.

Bukan berarti kita menuduh bahwa rakyat itu bodoh dan tidak paham itu semua serta menganggap diri kita yang paling tahu semua. Bukan sepert itu, namun hal itu semua adalah gambaran umum dan ungkapan subjektif dari kita yang selama ini setiap hari berkecimpung dan bergaul dengan mereka. Dengan perabaan hati dan sorot mata mereka, dalam bahasa pergaulan serta interaksi dengan mereka, tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang sejatinya di visi-misikan oleh PNPM. Nafas mereka pendek, daya nalarnya terbatas namun agresivitasnya meningkat ketika berhubungan dengan perebutan ransum dana.

Sehingga perjalanan pemberdayaan ini begitu riuh rendah dan mengasyikkan. Dana bantuan yang di arahkan untuk memberikan stimulasi untuk mendongkrak kemampuan manajerial serta teknis mereka, menjadi semacam bancakan dengan berbagai metode. Visi PNPM untuk mengarahkan solidaritas komunal dalam prakteknya malah pelampiasan dorongan-dorongan keinginan individual, parsial yang metodenya bisa dengan cara menjegal antar sesama teman. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan dan Kesatuan, terancam tidak bisa di implementasikan karena malah yang berlangsung adalah perpecahan dan keretakan hubungan persaudaraan sebagai sesama warga desa.

Dan sekali lagi, itulah yang kita sebut pemberdayaan. Sebuah kata yang manis dan menyejukkan di level teoritis namun susah bukan kepalang bila di laksanakan. Tapi untunglah, pemberdayaan adalah sebuah upaya perbaikan terus menerus yang tidak mengenal kata stop.[]

Gilang Prayoga

Bobotsari, 09 April 2013

About Gilang Prayoga

Kadang detak kehidupan tak sempat terekam Kadang sebuah pemikiran datang dan tak sempat terealisasikan. Hanya sedikit catatan tentang kehidupan

Posted on 9 April 2013, in Kolom Esai, PNPM and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: