PNPM : MAMBANGUN MANUSIA DAN BUKAN MANUSIA MEMBANGUN

Selama beberapa tahun sejak di luncurkan tahun 2007—yang embrionya sudah ada sejak tahun 98— bahwa tujuan PNPM seringkali masih tidak dipahami secara utuh khususnya bagi masyarakat perdesaan. Mereka membayangkan bahwa PNPM adalah sejenis proyek yang jatuh dari langit sebagaimana program pemerintah yang lain yang terkadang di asumsikan dapat di gunakan “se-enaknya sendiri” tanpa pertanggungjawaban yang transparan.  di orientasikan untuk bagaimana mencetak keuntungan setinggi-tingginya. Tidak sedikit yang mengatakan dengan nada minor “ah, ini kan uang pemerintah yang dihibahkan”.

Kelanjutannya menjadi stigma negatif sehingga ketika di setiap musyawarah prioritas usulan, bukan mengacu kepada kebutuhan yang mendesak namun di pilih karena di taksir dapat menyerap dana PNPM yang besar. Fenomena tersebut menyebabkan efek domino, yaitu salah satunya adalah “Bagito”—- Bagi Roto yang artinya dana PNPM di bagi sedemikian rupa agar setiap desa mendapatkan. Sehingga mengakibatkan esensi proses pemberdayaan terkadang hanya menjadi formalitas belaka.

 Ini terjadi dimungkinkan dari banyak faktor yaitu tidak utuhnya sosialiasi program oleh pelaku kepada masyarakat luas, kurangnya atensi masyarakat terhadap pembangunan di desanya,  dominansi elit desa, kultur egosentrisme desa, sifat serakah, persepsi yang salah terhadap program pemerintah, budaya kapitalisme yang sudah merongrong hingga ke setiap tubuh masyarakat desa, lunturnya etos gotong-royong komunal yang di imbangi dengan kecenderungan budaya individualistis, dan macam sebagainya. Terkadang lebih parah lagi telah di tumpangi dengan kepentingan politis bagi sebagian kalangan. Bahkan program pun juga memiliki andil dengan membludaknya administrasi yang terkadang tidak “manusiawi”  serta di tambah dengan berbagai program tambahan yang mau tidak mau mengurangi fokus pemberdayaan.

Dari latar belakang itu, tidak aneh apabila dalam setiap pemeringkatan usulan selalu di dominasi oleh usulan sarana prasarana. Sedangkan untuk jenis usulan peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan biasanya hanya di gunakan sebagai “penggembira” dan prosentasenya juga sangat rendah.Bermacam sebab untuk menemukan kenapa pelatihan “tidak diminati” untuk di usulkan dalam PNPM. Mungkin kita boleh berpendapat bahwa :

  1. Hasil pelatihan abstrak, tidak bisa “terlihat langsung” secara nyata. Ini sangat berbanding terbalik dengan usulan sarana prasarana yang monumental. Seorang kepala desa jarang membanggakan akan adanya hasil pelatihan, namun selalu jumawa menunjukkan hasil kegiatan pembangunan sarana prasarananya.
  2. Kurangnya komunitas kreatif terkecuali bagi desa yang mempunyai sentra produk unggulan yang khas. Secara umum banyak desa yang masyarakatnya masih agraris dan belum mampu menemukan bentuk produk yang khas dan menjadi unggulan di desa —- sejatinya ini adalah tugas utama Fasilitator untuk menemukan potensi desa. Namun terkadang dengan beban kerja yang cukup berat sekarang, hal ini menjadi terabaikan —– di tambah dengan kondisi masyarakat yang ter-fragmentaris, terkotak-kotak, sehingga usulan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat hanya terkadang di usulkan dari kelompok kecil di desa tersebut, bukan bersifat massal menyeluruh yang melibatkan sebagian besar masyarakat desa. Jarang di temukan jumlah peserta pelatihan lebih dari 100 orang.
  3. Tindak lanjut paska pelatihan yang kurang optimal. Sehingga hasil pelatihan terlihat sia-sia dan menghamburkan dana saja.
  4. Dana alokasi untuk pelatihan cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan usulan sarana prasarana. Apabila setelah adanya “kebijakan lokal” bahwa tidak “di anjurkannya” untuk melakukan pengadaan alat pelatihan karena banyak yang tidak di manfaatkan setelah pelatihan dan menjadi mangkrak. Sehingga ketika ada audit BPKP menjadi temuan.

Menghadapi hal tersebut, tentu menjadi tantangan yang cukup berat bagi khususnya Fasilitator dalam melakukan penyadaran kepada masyarakat. Sehingga dalam berbagai kesempatan, sering saya menyampaikan dan mengingatkan kepada rekan, pelaku PNPM di berbagai forum tentang perlunya rekonstruksi esensi makna dan tujuan PNPM. Karena banyak dari kita sebagai pelaku telah lupa dengan tujuan awal PNPM. Bukan saya mau sok-sokan atau merasa paling inget sendiri, atau merasa telah menerapkan esensi itu, namun setidaknya sebagai bahan wacana dan koreksi bagi kita semua khususnya para pelaku PNPM di berbagai tingkatan.

Mengacu kepada salah satu poin prinsip di PTO yang menyebutkan bahwa PNPM “bertumpu pada pembangunan manusia”, sering saya bercanda dan bertanya kepada rekan-rekan KPMD ataupun TPK tentang apa sih maksud arti dari prinsip PTO itu. Banyak teman-teman itu sepakat bahwa esensi PNPM memang membangun manusia dan bukan manusia yang berorientasi “membangun” fisik saja. Nah, saat ini, telah ada gejala di PNPM yang memang orientasinya hanya bagaimana membangun sarana prasarana saja dengan mengorbankan proses pemberdayaan. Masyarakat hanya di jadikan bahan rekayasa sosial yang dapat di mobilisasikan sesuai kehendak kepentingan “oknum” tertentu.

Tentu membangun fisik, sarana prasarana bukan tidak di perbolehkan, namun motivasi utamanya tentunya haruslah bagaimana sarana prasarana adalah sebuah jalan untuk membangun manusia. Sisi sosial, humanisme barang tentu tidak boleh di abaikan begitu saja, karena bila tidak, proyek PNPM hanya akan seperti proyek pembangunan jalan raya Anyer-Penarukan oleh Deandles, yang sarana prasarananya sangat megah namun kualitas manusianya hanya menjadi budak dan tidak berdaya.

Kita mungkin sepakat bahwa, membangun manusia adalah prioritas utama. Seperti Jepang ketika di luluhlantakan oleh Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki, selanjutnya mereka secara cepat memprioritaskan pembangunan manusia yang berkarakter dengan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya bagi guru. Di tambah pula dengan semangat “Kaizen” yang tertanam dan menjadi budaya bagi seluruh bangsa Jepang. Sehingga tak aneh bila dengan kurun waktu yang tidak terlampau lama Jepang dapat menjadi salah satu raksasa industri dan ekonomi dunia.

Di pundak kitalah sebagai sesama para pelaku, penggiat PNPM untuk belajar seperti Jepang. Bagaimana menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang berkarakter dan bukan malah terjebak dengan mekanisme proyek belaka. Saya sepakat bahwa ini memang tidaklah sederhana, namun tidak berarti tidak ada asa. Yang perlu pertama kita lakukan mungkin adalah menempuh langkah-langkah untuk berbalik arah agar menemukan kembali esensi PNPM yang sejati.[]

Gilang Prayoga

Bobotsari, 27 September 2012

 

 

 

About Gilang Prayoga

Kadang detak kehidupan tak sempat terekam Kadang sebuah pemikiran datang dan tak sempat terealisasikan. Hanya sedikit catatan tentang kehidupan

Posted on 27 September 2012, in Kolom Esai, MENU BARU 1, PNPM and tagged , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. semoga menjadi PNPM yang diharapkan,
    manusia tumbuh dengan karakter dan intelengensi yang akan berefek multi dimensional tentunya ke arah yang positif sesuai yang didambakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: