Monthly Archives: September 2012

PNPM : MAMBANGUN MANUSIA DAN BUKAN MANUSIA MEMBANGUN

Selama beberapa tahun sejak di luncurkan tahun 2007—yang embrionya sudah ada sejak tahun 98— bahwa tujuan PNPM seringkali masih tidak dipahami secara utuh khususnya bagi masyarakat perdesaan. Mereka membayangkan bahwa PNPM adalah sejenis proyek yang jatuh dari langit sebagaimana program pemerintah yang lain yang terkadang di asumsikan dapat di gunakan “se-enaknya sendiri” tanpa pertanggungjawaban yang transparan.  di orientasikan untuk bagaimana mencetak keuntungan setinggi-tingginya. Tidak sedikit yang mengatakan dengan nada minor “ah, ini kan uang pemerintah yang dihibahkan”.

Kelanjutannya menjadi stigma negatif sehingga ketika di setiap musyawarah prioritas usulan, bukan mengacu kepada kebutuhan yang mendesak namun di pilih karena di taksir dapat menyerap dana PNPM yang besar. Fenomena tersebut menyebabkan efek domino, yaitu salah satunya adalah “Bagito”—- Bagi Roto yang artinya dana PNPM di bagi sedemikian rupa agar setiap desa mendapatkan. Sehingga mengakibatkan esensi proses pemberdayaan terkadang hanya menjadi formalitas belaka.

 Ini terjadi dimungkinkan dari banyak faktor yaitu tidak utuhnya sosialiasi program oleh pelaku kepada masyarakat luas, kurangnya atensi masyarakat terhadap pembangunan di desanya,  dominansi elit desa, kultur egosentrisme desa, sifat serakah, persepsi yang salah terhadap program pemerintah, budaya kapitalisme yang sudah merongrong hingga ke setiap tubuh masyarakat desa, lunturnya etos gotong-royong komunal yang di imbangi dengan kecenderungan budaya individualistis, dan macam sebagainya. Terkadang lebih parah lagi telah di tumpangi dengan kepentingan politis bagi sebagian kalangan. Bahkan program pun juga memiliki andil dengan membludaknya administrasi yang terkadang tidak “manusiawi”  serta di tambah dengan berbagai program tambahan yang mau tidak mau mengurangi fokus pemberdayaan.

Dari latar belakang itu, tidak aneh apabila dalam setiap pemeringkatan usulan selalu di dominasi oleh usulan sarana prasarana. Sedangkan untuk jenis usulan peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan biasanya hanya di gunakan sebagai “penggembira” dan prosentasenya juga sangat rendah. Read the rest of this entry

Iklan

NEGERI PENGIDAP SYNDROM FORMALITAS

 Bila melihat secara utuh kehidupan berbangsa kita, acapkali kita melihat segala sesuatu menyangkut hubungan sosio-kultural kemasyarakatan, praktek-praktek administrasi kepemerintahan, penyelanggaraan ritual keagamaan, kegiatan interaksi budaya, proses pendidikan sekolah-universitas serta apapun saja mungkin tidak berlebihan bila kita sebut  dengan hanya tampak secara permukaan. Permukaan ini bisa kita asosiasikan dengan hanya sebatas kesan agar supaya tampak, ataupun semacam sopan santun sosial ala kadarnya tanpa adanya makna mendalam. Gamblangnya kalau di analogikan di dalam sebuah kegiatan ke-organisasi-an, hal-hal semacam itu adalah administrasi belaka. Bahasa politiknya  disebut pencitraan.

Bisa kita berangkat dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita.  Ketika ada gotong-royong membersihkan jalan kampung, seringkali kita lebih suka memilih untuk datang ketika pelaksanaan sudah hampir selesai. Kita tiba-tiba nongol, pegang arit dan cangkul sebentar terus setelah itu kita ngerokok dan mengobrol. Setelah cukup memberikan citra diri kita kepada para tetangga, kita diam-diam pulang meninggalkan kerja bakti. Itu kita lakukan agar kita tidak ketahuan bahwa sesungguhnya kita adalah penganut ideologis individualis. Dan membuat kesan kepada masyarakat kita sudah ikut kerja bakti, meskipun tenaga yang kita sumbangkan tidak signifikan.

Ambil contoh lain, ketika kita berhari raya idul fitri dimana merupakan momentum untuk saling maaf-memaafkan. Kita ketemu tetangga, handai taulan, sanak keluarga, para kerabat untuk  saling berjabat tangan mengalalkan kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain agar setelah itu hubungan sosial budaya dengan orang tersebut lebih meningkat secara kualitatif.  Kebanyakan kita tidak pernah sanggup untuk beristiqomah dan memahami konteks sejati idul fitri. Dan menganggap prosesi sakral itu menjadi tidak begitu penting. Sehingga setelah bersilaturahmi itu kita kembali membuat dosa lagi dengan “ngrasani”, mempergunjing orang, ngrumpi serta menyimpan semacam dendam, iri dengki melihat umpamanya gemerlapnya kekayaan tetangga kita setelah pulang dari rantau.  Namun kita perlu saling berjabat tangan agar terkesan kita sudah saling memaafkan, meskipun dalam kenyataannya kita tetap saja menimbun rerasanan dan dendam pribadi. Ritual Idul Fitri menjadi hanya sebagai ritus belaka yang maknanya mengalami distorsi perubahan budaya dan menjadi kurang mendalam. Read the rest of this entry