PNPM, Perdagangan Bantuan Sosial dan Hancurnya Kearifan Desa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan pengembangan dari berbagai program yang hampir sama diberbagai Departemen/Lembaga pemerintah dalam bentuk kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program yang dioperasionalkan melalui utang luar negeri (LOAN NO. IBRD 7664) ini mulai di laksanakan sejak tahun 1998 dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan di instrodusir secara massal tahun 2007 dengan nama PNPM Mandiri. Melalui melalui Loan Agreement dari Bank Dunia No. 7504-10 yang ditandangani tanggal 6 juni 2008 dengan pinjaman 400 juta dollar Amerika.

Secara konseptual program ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem, mekanisme, dan prosedur penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan dengan mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat, dengan menyediakan pendamping lapangan, dan dukungan dana stimulan.

Tapi apa benar telah tumbuh sebuah mekanisme yang bisa dijadikan lesson learn dalam penanggulangan kemiskinan dari wilayah-wilayah sasaran program ini? Apakah telah tumbuh partisipasi dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan atau sebaliknya, hancurnya nilai-nilai kearifan dan ke-swadayaan desa.

Drama PNPM

Aristoteles dalam karnyanya Poetics, pernah memperkenalkan istilah dramaturgi. Dalam Poetics, Aristoteles menjabarkan penelitiannya tentang penampilan/drama-drama yang berakhir tragedi/tragis ataupun kisah-kisah komedi. Ia mengkaji baik teks maupun non teks seperti; hubungan antara karakter dan akting, dialog, plot dan cerita.

Dramaturgi merupakan interaksi sosial yang dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Dalam dramaturgi, manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan dramanya sendiri”. Layaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama PNPM juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, penggunakan kata (dialog) dan tindakan non verbal lain, hal ini tentunya bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan.

Lewat dramanya di panggung publik (televisi nasional dan lokal), terutama menjelang momentum-momentum politik (2009) para aktor PNPM menampilkan cerita kesuksesan si fulan dalam mengembangkan ekonominya. Si fulan di liput lewat sebuah advertorial yang berbiaya mahal untuk menceritakan kesuksesasannya dalam menerima mamfaat dari PNPM.

Dalam setting diatas maka, sikap kritis khalayak niscaya diperlukan dalam mengkonsumsi setiap alur, akting dan cerita tersebut dari hulu hingga ke hilir. Sikap kritis seperti ini dibutuhkan untuk mempertanyakan kontradiksi-kontradiksi yang ada dibalik cerita sukses drama itu. Karena dibalik konstruksi itu, sesungguhnya drama PNPM sedang menguasai pikiran khalayak.

Apa yang diharapkan, yaitu adanya sebuah sistem dan mekanisme penanggulangan kemiskinan nyatanya sampai saat ini belum optimal. Belum nampak adanya sebuah model penanggulangan kemiskinan yang bisa direplikasi secara massal sebagai hasil dari proses belajar di PNPM. Justru yang membuat miris ialah laporan-laporan statistik dan penelitian yang mengabarkan tentang kemiskinan yang semakin mendera orang-orang terpinggirkan. Keterangan Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa angka kemiskinan tahun 2010 tidak berubah dari tahun 2009, yaitu kisaran 14,15 persen. Artinya, program PNPM yang sudah eksis sejak tahun 2007 bahkan PPK, PDM DKE, P2KP, dan IDT tahun 1998 yang semuanya dibiayai dari utang (Bank Dunia, JBIC, dan ADB) itu belum secara substansi menggeser kemiskinan walau pun programnya berjalan efektif.

Hal yang menurut penulis paling fundamental dari diskursus ini ialah soal filosofi dari program itu sendiri. Secara genetik, sesungguhnya PNPM dengan community drive development (CDD) berakar pada paradigma efisiensi pembangunan (structuralfunctionalism paradigm) yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman pada tahun 1940-an untuk membendung pengaruh dan semangat anti Kapitalisme di Negara dunia ketiga.

Di atas basis konsep CDD, PNPM Mandiri dipertukarkan dari tangan pemerintah kepada warga desa sesuai proposal kebutuhan pembangunan yang disusun warga. Proses pertukaran tetap terbungkus dalam program pemberdayaan, namun detil solidaritas pemerintah dan masyarakat melenceng menuju pola perdagangan pasar bebas. Garis suplai dana program terpotong persis pada ekuilibrium dengan garis permintaan pembangunan oleh warga desa. Community-driven menjadi penegas demand-driven dalam perdagangan bantuan sosial (Agusta, 2010).

Dalam konteks itu maka, baju pemberdayaan dan partisipasi menjadi sangat artifisial. Proses pemberdayaan dan partisipasi hanya dilaksanakan secara prosedural administratif semata. Sehingga pemberdayaan sebagai pemberian kuasa bagi orang miskin untuk mengembangkan dan mengambil keputusan atas dirinya menjadi tereduksi maknanya sekedar datang dalam forum-forum konsultasi warga. Apalagi dalam forum warga itu ada upaya mobilisasi yaitu orang-orang tertentu saja yang merupakan orang-orang dekat elit desa.

Berbagai kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lahir dari forum konsultasi seperti pembuatan jembatan, gorong-gorong, jalan, MCK, dan saluran-saluran air nyatanya tidak menyentuh aspek kebutuhan dasar masyarakat di wilayah program. Sehingga wajar bila sering ada pertanyaan, apa benar itu adalah aspirasi masyarakat akar rumput? Atau aspirasi elit-elit – politik – desa yang memiliki kepentingan ekonomi dalam proyek-proyek tersebut. Guna menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat sejumlah hasil penelitian berikut ini. Pertama, studi evaluasi mengenai PPK (asal mula PNPM) yang dilakukan McLaughlin, Satu dan Hoppe (2007) menyimpulkan bahwa mekanisme pembuatan keputusan dalam program ini cenderung menguntungkan pilihan yang dibuat kelompok mayoritas dan kelompok kaya dibandingkan dengan kelompok miskin pedesaan dan mereka yang tinggal di lokasi terpencil. Kedua, penelitian yang dilakukan Gibson, dkk (2008) menemukan bahwa mutu partisipasi kelompok miskin, termasuk perempuan kepala keluarga dan kelompok yang tidak mendapatkan pendidikan dasar, sangat rendah dalam rapat-rapat PNPM, dengan tingkat partisipasi pasif (hanya mendengarkan) mencapai 75%. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yayasan AKATIGA, Bandung menemukan bahwa kelompok marginal sebenarnya tidak berpartisipasi dalam menentukan keputusan penggunaan dana PNPM dibandingkan dengan kelompok lainnya di pedesaan. Penelitian ini sekaligus memperkuat penelitian sebelumnya yang semakin menguatkan keyakinan kita bahwa makna partisipasinya menjadi sangat prosedural dan artificial.

Hancurnya Kemandirian Desa

PNPM tidak hanya menyisakan cerita-cerita kepentingan elit. Tetapi yang paling mendasar ialah hancurnya modal sosial (social capital) diakar rumput. Modal sosial sebagaimana dikemukan oleh Newton (1997) dalam Leksono (2009) mengandung tiga unsur, yaitu: (1) norma atau nilai, (2) jaringan kerja atau organisasi/kelembagaan, dan (3) konsekuensi atau akibatnya.

Dalam masyarakat desa baik itu desa dengan corak agraris atau pesisir, terdapat suatu nilai atau norma yang timbul akibat hubungan timbal balik di antara sesamanya, yang menumbuhkan ikatan sosial atau kesetiakawanan sosial. Norma-norma tersebut berupa peraturan secara informal yang mengatur tata kehidupan masyarakat pedesaan sehingga menumbuhkan trust atau kepercayaan diantara satu dengan yang lainnya.

Masuknya PNPM dengan kelembagaan dan nilai-nilai baru (badan keswadayaan masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat) yang dibawanya secara tidak langsung berpengaruh terhadap existing kondisi di suatu wilayah program. Akibatnya kelembagaan lokal yang ada mengalami degradasi dan bahkan hancur. Sebagai contoh ialah perubahan sikap masyarakat yang dulunya saling percaya menjadi saling curiga.

Masyarakat di berbagai desa di Selayar yang dulunya begitu bersahaja, kini begitu fasih bicara proyek jalan desa, pandai menghitung berapa batu, semen, dan kerikil yang dibutuhkan untuk sebuah proyek jalan serta dititik mana bisa dimasuki untuk mencari laba.

Artinya, nilai-nilai kemandirian atau keswadayaan hancur lebur diterpa oleh proyek-proyek PNPM. Gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat perdesaan luluh lantak disapu oleh “badai” individualisme yang menjadi ciri dari capitalism (gen program ini). Pendirian kelompok-kelompok swadaya hanya sekedar formalitas belaka untuk memenuhi administrasi proyek.

Menurut Dharmawan (2006) hilangnya rasa saling percaya antar individu atau antar kelompok serta miskinnya trust dalam pengertian “ketidakmampuan mengemban amanah” (a lower degree of social accountability), baik secara interpersonal maupun institusional, akan berakibat pada dua hal penting. Kedua hal tersebut adalah: (a) proses disintegrasi sosial yang menajam; dan (b) proses pemburukan ekonomi sebagai akibat inefisiensi kelembagaan dan transaksi yang makin serius. Singkat kata, proses kemiskinan ekonomi dan penghancuran kelembagaan akan berlangsung berkepanjangan sebagai akibat defisiensi stok modal sosial dalam masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengurangi eskalasi hancurnya sendi-sendi penting – kearifan – Desa maka, yang harus dilakukan ialah: Pertama, memperkuat kapasitas masyarakat desa-desa di wilayah program. Fasilitator PNPM harus mampu membangun kesadaran kritis warga bila ingin kerja-kerja pemberdayaan yang dilakukannya berjalan baik. Kesadaran kritis penting untuk mendorong tumbuhnya partisipasi dan menghindari upaya-upaya mobilisasi dari elit desa. Dengan kesadaran kritis warga, dimungkinkan terjadinya mekanisme kontrol terhadap berjalannya kegiatan PNPM sehingga ada transparansi dalam proses pelaksanaan seluruh komponen pelaksana program.

Kedua, PNPM harus mengafirmasi kelembagaan setempat (lokal) yang sudah eksis sebagai titik masuk bagi program-programnya. Membawa kelembagaan baru dalam tatanan struktur kelembagaan desa amat sangat berbahaya. Berbahaya karena bisa merusak tatanan lokalitas yang mengakar di desa. Toh ditingkat desa sebenarnya sudah tumbuh kelembagaan lokal, tinggal bagaimana pelaksana program bisa melakukan assessment dengan baik sehingga tidak ada resistensi dan program bisa berjalan baik.

Ketiga, harus disadari bahwa kegiatan PNPM digerakkan dari utang yang merupakan jerat kapitalisme global terhadap Negara dunia ketiga yang dalam jangka panjang tidak menyelesaikan masalah karena bisa melahirkan ketergantungan ekonomi dan politik (mekanisme perdagangan bantuan sosial). Oleh sebab itu, perlu difikirkan bagaimana pemerintah daerah mendesain kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilebih bersifat struktural dalam menyelesaiakan masalah-masalah kemiskinan. Tinggalkan cara-cara karitas dan dorong masyarakat untuk memperoleh akses bagi tumbuhnya kapasitas dan mental kemandiriannya.

Keempat, monitoring dan pengawasan oleh publik. Publik harus senantiasa memonitor dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPM. Pengawasan tidak saja prosedural, tetapi bagaimana masyarakat langsung terlibat memonitor apakah kegiatan-kegiatan PNPM berjalan dan memenuhi kebutuhan rill masyarakat diakar rumput. Disini peran civil society organization (CSO), pers dan kelompok kepentingan sangat penting artinya dalam membangun akuntabilitas dan transparansi.

sumber :

http://politik.kompasiana.com/2010/12/31/pnpm-perdagangan-bantuan-sosial-dan-hancurnya-kearifan-desa/

About Gilang Prayoga

Kadang detak kehidupan tak sempat terekam Kadang sebuah pemikiran datang dan tak sempat terealisasikan. Hanya sedikit catatan tentang kehidupan

Posted on 26 May 2012, in News and tagged . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. Penulis hanya mendengar bukan pelaku dan membaca referensi “media” saya anda tidak salah tapi sebagai pelaku rasanya semua yang anda tulis tidak semua bisa dibenarkan…..trimakasih atas masukannya

  2. Gilang Prayoga

    beberapa yang di tulis memang memerlukan kajian bersama yang lebih mendalam…
    anda bisa membaca tulisan saya untuk melengkapi :
    https://gilank18.wordpress.com/2012/02/15/tinjau-ulang-pnpm-sebuah-tanggapan/

    terima kasih sudah berkunjung,,

  3. ditunggu tulisan berikutnya mas….Maju terus pantang mundur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: