TINJAU ULANG PNPM : SEBUAH TANGGAPAN

Dari sebuah harian nasional, saya membaca sebuah artikel menarik terkait dengan PNPM. Artikel itu ditulis oleh beliau bapak Zainin Ahmadi, anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan. Dalam artikel tersebut beliau memberikan usulan untuk meninjau ulang kegiatan PNPM. Tinjauan ulang itu berdasarkan 5 alasan yaitu a) penyelenggaraan program menabrak UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU-PFM), b) Dana triliunan rupiah PNPM-Mandiri tidak murni dari anggaran pendapatan belanja Negara dan daerah, melainkan dari pinjaman Bank Dunia, c) Program PNPM jauh dari makna pemberdayaan masyarakat, d) Program PNPM-Mandiri tumpang tindih dengan proyek-proyek pembangunan lain karena jelajah PNPM-Mandiri yang tiada batas, e) PNPM sangat politis (Republika, 7 Februari 2012).
Sebagai seorang penggiat serta pelaku pemberdaya masyarakat yang berada di lapangan serta bersentuhan langsung dengan akar rumput, saya merasa harus menyampaikan beberapa tanggapan sekadar sebagai urun rembug, yang motivasinya pasti sama dengan niat baik dari beliaunya bapak anggota dewan yaitu semata-mata meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada motivasi yang terselubung. Beliau mungkin merasa gelisah dengan keadaan PNPM, dan ingin agar pembangunan berjalan sesuai mekanisme sehingga aspek manfaat yang diterima masyarakat dapat maksimal.

PNPM lahir dilatarbelakangi dengan adanya persoalan kemiskinan dan pengangguran yang menjadi masalah utama di negeri ini. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang mencolok, ketimpangan pendapatan yang cukup ekstrim serta buruknya kinerja pemerintahan eksekutif dan legislatif memicu masalah sosial yang tinggi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, 75% total uang negera ini menggumpal di Jakarta dan sisanya di bagi ke seluruh pelosok negeri. Jakarta menjadi menara gading emas yang menarik masyarakat desa untuk datang dan ikut mengadu nasib. Jakarta menawarkan segalanya. Jakarta memberikan mimpi-mimpi indah. Dan tidak usah kaget jika arus urbanisasi tidak pernah bisa dibendung apalagi di selesaikan pemerintah. Sedangkan bagi daerah-daerah lain di luar Jakarta, apalagi yang lintas pulau dan jauh dari ibukota, sering kita mendengar tentang minimnya infrastruktur dan sarana prasarana yang di bangun.
Dan kemudian yang paling meyedihkan adalah buruknya kinerja para birokrat di negeri ini. Bukan rahasia umum, bila bersentuhan dengan urusan birokrasi pasti urusannya menjadi berbelit-belit, ruwet dan memakan biaya yang besar. Memang untuk saat ini, beberapa instansi pemerintahan sudah menggalakkan dengan adanya good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Namun wajah para birokrat kepada masyarakat masih menampakkan wajah yang sangar daripada menyejukkan. Tidak ada ideologi mendahulukan kepentingan rakyat dan melayaninya bak seorang raja. Padahal kalau mereka ingat bahwa mereka digaji dari hasil pajak rakyat Indonesia.
PNPM hadir bukan untuk menjawab semua masalah di negeri ini. PNPM hanya bagian kecil dari berbagai usaha yang sedang di tempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila beliau bilang bahwa PNPM menabrak Undang-Undang No. 13 tentang Penanganan Fakir Miskin, mungkin harus sedikit kami sampaikan, bahwa PNPM tidak secara langsung menangani fakir miskin. PNPM lebih menyasar utamanya kepada masyarakat miskin cluster II yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Meskipun kemiskinan absolut juga tetap di beri porsi dari adanya Dana Sosial bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) Absolut yang di ambil dari minimal 15 persen surplus UPK.
UU No.13 baru di sahkan pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta menyebutkan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya (UU No.13 Tentang Penanganan Fakir Miskin Bab 1 Pasal 1). Sedang untuk PNPM sendiri, tujuan umumnya seperti yang terdapat dalam Pedoman Umum (Pedum) menyebutkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Saya sendiri tidak melihat adanya hal yang bertentangan dari keduanya. Menurut UU No.13, fakir miskin jelas menyebutkan bahwa rakyat miskin adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, sedang di PNPM yang dituju adalah masyarakat miskin yang masih memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk rakyat miskin yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, berarti dia termasuk sebagai miskin absolut. Dan miskin absolut instansi yang berwenang adalah Departemen Sosial.
Selanjutnya, di sebut juga bahwa dana PNPM berasal dari pinjaman Bank Dunia alias hutang. Saya tidak berkomentar. Namun bila kita melihat struktur APBN kita, pos yang mana yang tidak lepas dari hutang? Bahkan demi menaikkan gaji pegawai negeri pun di ambilkan juga dari dana hutang. Meskipun aspek kemanfaatan yang dirasakan rakyat tidak berubah.
Untuk statemen yang menyebutkan bahwa PNPM jauh dari makna pemberdayaan, sedikit banyak saya menganggukkan kepala. Namun degradasi esensi pemberdayaan dalam PNPM juga di sebabkan oleh adanya muatan kepentingan dari berbagai pihak yang menjejali PNPM dengan administrasi yang absurd, ruwet dengan tahapan kegiatan yang saling tumpang tindih sehingga tidak sempat lagi bagi para pelaku pemberdaya memikirkan makna pemberdayaan. Anda seorang pelaku pemberdaya, anda memikirkan secara tepat esensi pemberdayaan, percayalah anda akan banyak di maki oleh atasan anda karena anda terlambat memberikan laporan.
PNPM juga dalam artikel beliau di sebutkan bahwa PNPM tumpang tindih dengan proyek pembangunan lain. Saya tidak paham persis dengan pernyataan ini. Karena sepanjang pengetahuan kami, PNPM tidak pernah mendanai kegiatan yang akan di danai oleh kegiatan lain. Proses verifikasi dan aturan di PNPM yang cukup ketat, hampir tidak memberikan peluang untuk mengusulkan kegiatan yang tumpang tindih. Memang daya jelajah PNPM sangat luas dan lintas sektoral, karena PNPM di rancang sebagai embrio penanggulangan kemiskinan yang integral dari berbagai instansi. Dalam pelaksanaannya, PNPM lebih memilih usulan kegiatan yang tidak pernah bisa di akses oleh dinas serta instansi terkait. Meskipun kegiatan PNPM berfokus pada peningkatan infrastruktur perdesaan, namun usulan pembangunan proyek seringkali merupakan usulan pembangunan yang tidak pernah laku untuk di jual di SKPD. Proses pelaksanaan musrenbang saja selama ini yang seharusnya sebagai forum partisiparif dalam merencanaka kegiatan pembangunan di desa sudah tidak bisa mengcover usulan pembangunan yang diusulkan dan hanya menjadi formalitas belaka. Karena toh sudah di usulkan di musrenbang tidak ada jaminan yang pasti usulan tersebut di danai. Apalagi kalau kita boleh melebarkan lagi, usulan yang sudah sampai di tingkat Musrenbangkab seringkali pupus dengan adanya “tangan-tangan” sakti dari pemilik kepentingan dan kekuasaan. Proses partisipatif masyarakat melalui penggalian gagasan dan prioritas seakan sirna tak berbekas. Dan anehnya tidak ada yang mempertanyakan kemana usulan ini akan di bawa. Tidak kepada SKPD maupun anggota DPRD.
SKPD, Kementrian, DPR, DPRD tidak pernah bisa melihat aspirasi masyarakat secara langsung dan hanya melihat faktor luaran. Tidak heran apabila seringkali kegiatan proyek yang di danai baik dari Dinas dan usulan partisipasi DPR-DPRD sering tidak tepat sasaran dan bermutu rendah. Banyaknya proyek-proyek mangkrak di negeri ini di sebabkan tidak lain karena proyek-proyek tersebut tidak pernah melibatkan masyarakat secara langsung. Namun hanya sebagai bahan bancakan kontraktor pemborong dan birokrat. PNPM dengan mengandalkan partisipasi konsep perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan dari masyarakat sedikit banyak lebih lumayan daripada proyek sejenis lainnya. Meskipun juga masih terdapat kekuarangan di sana-sini.
Dan last but not least ketika PNPM di sebut sangat politis. Kami rakyat kecil tidak memahami dimana nuansa politisnya. Apakah PNPM di jadikan tameng kekuasaan, di jadikan bemper bagi para pemangku kepentingan yang dapat di gunakan sesuai kehendak. Kami tidak tahu. Namun kami berdoa bahwa PNPM tidak di politisir, hingga mengorbankan hak-hak rakyat untuk ikut menikmati pembangunan.

N. Gilang Prayoga
Praktisi Pemberdayaan
Purbalingga, 15 Februari 2012

About Gilang Prayoga

Kadang detak kehidupan tak sempat terekam Kadang sebuah pemikiran datang dan tak sempat terealisasikan. Hanya sedikit catatan tentang kehidupan

Posted on 15 February 2012, in Kolom Esai and tagged , . Bookmark the permalink. 13 Comments.

  1. Saya sangat setuju dengan tulisan bapak, semoga para anggota dewan yang terhormat dapat melihat langsung kelapangan tentang apa dan bagaimana masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran PNPM-MP di daerah meraka, saya juga sebagai pemerhati pemberdayaan sekaligus pelaku program merasa apa yang disampaikan anggota dewan tersebut sangat menggaggu, namun demikian sebagai koreksi mungkin ada baikknya juga untuk penyempurnaan agar PNPM ini tidak berbasis tahun anggaran.

    • Gilang Prayoga

      Betul..PNPM di banyak sisi juga mengandung banyak kelemahan dan kekurangan, namun bukan berarti serta merta untuk di bubarkan tanpa mempersiapkan tawaran program perencanaan yang baru dan terpadu.
      Restrukturisasi dan responsifitas terhadap perubahan budaya masyarakat, mutlak di perlukan untuk membangun program pemberdayaan yang lebih baik. Yang tidak hanya di pandang sebelah mata orang yang tidak merasakan dan terjun langsung di masyarakat, sehingga tidak memahami secara jernih makna pemberdayaan itu sendiri…
      terima kasih sudah berkunjung dan salam kenal…

  2. Saya adalah Fasilitator Kecamatan di Sangatta Utara, Kutai Timur, Kaltim. Saya baru bertugas selama 3 bulan, namun banyak pengalaman di PNPM MP yang berhubungan dengan masyarakat sangat menjadi pengalaman hidup yang sangat berharga untuk kuceritakan kepada anak cucu nanti. Menyikapi tulisan saudara sangat bagus untuk intropeksi diri. Janganlah kita saling salah menyalahkan terhadap suatu program. Tapi marilah kita secara bijaksana menyikapi dan mencari solusi terhadap akar masalah kemiskinan. Tujuan kita bersama haruslah mengentaskan kemiskinan itu..Suatu program pasti ada kelemahan dan kelebihan, namun marilah kita duduk bersama-sama dengan visi yang sama untuk menyejahterakan negeri ini…Amiin…

    • Gilang Prayoga

      Setuju mbak Novie, mari kita sama-sama introspeksi diri, bahwa masih banyak kekurangan yang bukan untuk kita salah-salahkan namun harus kita cari solusinya bersama-sama sebagai tanggung jawab moral kita terhadap masyarakat miskin khususnya sebagai sasaran program.

  3. Thomas Tarigan

    Ada benarnya tanggapan dari anggota DPR yang terhormat itu apabila dilihat dari satu sudut pandang saja karena pemaparan yang diungkapkan itu dilihat dari dalam gedung DPR tapi kalau anggota DPR yang terhormat itu mau mengikuti proses alur di PNPM selama satu bulan aja mungkin beliau tidak mampu mengomentari atau membuat pernyataan demikian. seharusnya para pemikir-pemikir seperti beliau sebelum menjadi anggota DPR harus terlebih dahulu di OJT kan di PNPM agar kelak mereka dapat lebih fokus lagi utuk mensejahterakan bangsa ini khususnya untuk RTM.
    saya ini baru jalan 6 bulan bergabung di PNPM-MP, pekerjaan ini (menurut saya) sangat berbeda dari kerjaan-kerjaan sebelumnya yang pernah saya geluti. Terasa sekali rasa “human right”nya, segala karakter masyarakat kalangan-kalangan miskin (RTM) dapat dirasakan, bersentuhan langsung dengan kalangan-kalangan miskin sangat berbeda dengan orang-orang yang mungkin lebih secara ekonomi dan pendidikannya. mereka mempunyai semangat untuk maju untuk dapat lebih dan dapat seperti “orang yang layak”. ada satu hal yang mengganjal pemikiran ku setelah melihat atau bersentuhan langsung dengan saudara-saudara yang kurang mampu, mereka rata2 bisa dikatakan sangat antusias dan bersemangat berperan serta dalam program PNPM ini tapi karena kurangnya pengetahuan yang disebabkan oleh pendidikan mereka masih rendah akhirnya mereka hanya bisa berada pada posisi atau situasi yang sedemikian rupa saja. Apakah karena saya sebagai tenaga fasilitator kurang mendampingi mereka sampai kepada jenjang peningkatan secara ekonomi (yang signifikan) atau karena harus dikejar2 oleh suatu progres atau karena tidak adanya kekhususan di program untuk memberdayakan masyarakat RTMnya?. kita lihat aja negara Jepang, walaupun mereka dibom atom oleh sekutu pada saat itu tapi kita lihat sekarang mereka lebih maju dibandingkan kita, apalagi kejadian yang masih hangat kita ingat pembangkit listrik tenaga nuklir yang hancur akibat tsunami dimana daerah tersebut terkontaminasi oleh bahan2 berbahaya, tetapi “mereka langsung bersatu padu dan bangkit” untuk menyelesaikan masalah ini. akibat dari bencana-bencana ini harga dari pada kendaraan otomotif yang berasal dari jepang mengalami kenaikan. karena mereka langsung bangkit dari kehancuran ini maka kondisinya dapat diatasi dan mereka kinipun lebih maju dibandingkan kita yang melaksanakan program PNPM dari tahun 2007.

    terima kasih kepada bung gilang yang mempunyai kolom-kolom seperti ini sehingga dapat memperkaya pengetahuan-pengetahuan akan PNPM. Bangga Membangun Desa !!!.

    Salam kenal dari kota KUala Kapuas Kalteng.

  4. Gilang Prayoga

    @Thomas Tarigan : Para pemimin negeri ini memang benar-benar harus belajar dulu kepada masyarakat sebelum mengeluarkan statement. Biar mengerti realita sebenarnya yang tidak hanya melihatnya di atas meja saja.
    Terima kasih tanggapannya.
    Salam Kenal..

  5. sebagai sesama pelaku pemberdaya (red; PNPM) saya sangat sepakat dengan bapak Gilang Prayoga mengenai “jawaban” atas “kekhawatiran” salah satu politisi partai PDI -P (oposisi pemerintah). menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh politisi tersebut tidak sepenuhnya benar. yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang bukan hanya saling menyalahkan antara Legislatif & Eksekutif atas suatu kebijakan yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat, namun harus mencari solusi. jika menurutnya tidak sempurna maka sempurnakalah. menurut saya yang membuat program PNPM ini dianggap tidak berhasil dari segi pemberdayaannya adalah karena kami sebagai ujung tombak program sering menjadi “sasaran tombak”(data SIM). program yang bersifat “sisi uang logam” dimana sisi yang satunya mengedepankan pemberdayaan tapi disisi lain memperjuangkan segi keproyekannya (waktu pelaksanaannya) yang relatif singkat/ pendek. jika boleh kami usulkan, sebaiknya siklus pelaksanaan program yang diperpanjang waktunya agar pemberdayaannya maksimal.

    • Gilang Prayoga

      PNPM hanya perlu di evaluasi saja kaitannya dalam pelaksanaan program. Berbagai hal banyak terjadi silang sengkarut permasalahan yang mungkin juga bersumber dari telatnya respons kebijakan dari pusat.
      Namun bila PNPM di hapuskan tanpa ada solusi yang konkrit untuk meneruskan pemberdayaan masyarakat ini juga merupakan suatu langkah yang kontra produktif. Memang para pemangku kebijakan di tingkat atas, sudah seharusnya mulai memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dari tingkat pelaku praksis di lapangan.

  6. Jejen Nurjaeni

    saya sebagai pelaku tingkat kecamatan (Sekretaris BKAD) yang telah terjun di PNPM dari tahun 1999/2000 (yang dulu bernama PPK), merasa tergugah dengan tulisan ini, siapa bilang PNPM di politisir, dianya sendiri yang suka mempolitisir proyek-proyek …..

  7. Bapak Anggota Dewan YTH, mudah memang mengomentari sesuatu,apalagi sesuatu itu bukan berasal dari kelompok (partai) Bapak. Namun coba dilihat secara bijak dan berwawasan kemasyarakatan. Tidakperlu malu(apalagi sampai merasa dipermalukan) untuk mengakui keberhasilan dari kelompok lain ?. Point tentang isu politik (menurut Bapak) itu sudah menunjukkan betapa naifnya Bapak terhadap kelompok penggagas program.

  8. zainuddin tambuala

    Luar biasa!!!! itu ungkapan yang pas saya sampaikan di Forum ini…. Saya adalah Aleg DPRD Prov Sulteng. yang baru tersadarkan ketika diundng hari ini Sabtu 25 Agustus 2012 selaku pemateri mewakili DPRD komisi 3 pembngunan. selama kurang lebih 5 jam menyelami PNPM melalui tulisan2 didunia maya… saya pun bersemangat mendukung PNPM baik MP maupun perkotaan. Terasa sekali program ini belum tersosialisasi dgn baik dikalangan legislatif yg notabene mereka adlah bagian dari pelaku strategis program ini….mari terus bergandengn tangan mensukseskan PNPM, yang kurang kita lengkapi…sebab tidak ada karya anak manusia yang lengkap 100 %… yang penting kita saling mendukung dengan saling memberikan masukan, nasehat dan kritikan yang membangun….

  9. zainuddin tambuala

    oh iya maaf saya diundang sebagai pemateri Peran Strategi DPRD dalam mendukung PNPM dalam acara Rakor PNPM MP sesulawesi tengah

  10. methalanoo

    Saya sangat berterimah kasih banyak kepada PAK MANDALA atas bantuannya saya bisa menang togel, saya benar2 tidak percaya dan hampir pingsan karna angka yang di berikan beliau ternyata tembus. awalnya saya cuma coba2 menelpon, saya bilang saya terlantar di daerah Malaysia. kerja sebagai TKI dan tidak ada ongkos pulang, mulanya saya ragu tapi dengan penuh harapan saya pasangin kali 100 lembar dan ALHAMDULILLAH berhasil. sekali lagi makasih banyak ya PAK… dan saya tidak akan pernah lupa bantuan dan kebaikan PAK MANDALA. kepada saudara yang ingin merubah nasibnya seperti saya silahkan Hub 0823″4898″5714 PAK MANDALA. Demikian kisah nyata dari saya dan ini tanpa rekayasa. INGAT. kesempatan tidak akan pernah datang Yang ke.(2).kalinya…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: