Menurunnya Kualitas, Bravo PNPM-MP

Setiap kali membicarakan PNPM-MP selalu ada nada optimis disitu, mulai dari perubahan cara pikir yang dirasakan masyarakat, masyarakat bisa mengetahui secara rinci berapa dan untuk apa anggarannya, tidak ada dana yang dipotong baik itu untuk pajak atau untuk dana entertaint, serta rencana fisik yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil, dengan penggalian gagasan dan mengakomodir aspirasi warga desa, pola demikian disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Jikapun ada nada miring tentang PNPM-MP hampir bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan belum memahami PNPM secara detail.

Namun, tak ada hal yang sempurna, selalu ada celah kosongnya, beberapa kali dalam kesempatan rakor PNPM saya memperoleh informasi tentang menurunnya kualitas prasarana fisik akhir-akhir ini yang dibangun oleh PNPM-MP, untuk itulah tulisan ini dibuat, sebagai sumbang saran untuk perbaikan yang lebih baik lagi dimasa Depan.

Kerancuan Pola Pikir.

Dalam pelaksanaan sarana-prasarana fisik PNPM-MP ada beberapa pola pikir yang menurut saya ada kerancuan, sehingga sedikit banyaknya dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan yang diharapkan, beberapa kerancuan tersebut antara lain:

      • Adanya istilah swadaya, pada setiap pekerjaan fisik, masyakat di minta untuk berswadaya, hal ini dimaksudkan agar jiwa gotong royong yang telah pudar dari masyarakat kita dapat tumbuh kembali, pola pikir yang sepintas terlihat bagus dan ideal, padahal disisi lain, berbicara tentang PNPM-MP adalah berbicara tentang rumah tangga miskin, artinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, rumah tangga ini sudah tidak mampu, lalu disisi lain mereka diminta untuk swadaya, ada kontradiktif pola pikir disini.

    • Setiap tahun diadakan pelatihan kader tekhnik pada KPMD (kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang dilihat dari materi pelatihan, mampu menjadikan KPMD sebagai tenaga yang cukup mumpuni dalam penguasaan masalah tekhnik, tetapi ketika pekerjaan fisik sarana prasarana dilakukan oleh TPK (Team Pengelola Kegiatan), KPMD tidak dilibatkan secara struktural, sehingga masukan-masukan yang diberikan oleh KPMD tidak memiliki greget untuk dilaksanakan oleh TPK,
  • Sementara…..disisi lain FT (fasilitator Teknik) memiliki wilayah kerja yang demikian luas, antara 10 s/d 20 Desa, artinya, jika di asumsikan FT dalam sehari mampu memfasilitasi dua Desa, maka FT tersebut akan tiba di Desa yang sama enam hari kemudian (asumsinya jika hanya sepuluh Desa), bisa dibayangkan jika dua puluh Desa, lalu ketika FT tidak berada pada Desa tersebut, maka kemungkinan terjadi kesalahan dalam pekerjaan fisik akan sangat mungkin terjadi.

    • Kembali pada tugas KPMD diatas, apakah tidak ideal, jika KPMD pada masa pengerjaan fisik dijadikan sebagai tenaga pelaksana/ supervisor? Dasar pertimbangannya, KPMD berdomisili di Desa yang bersangkutan, KPMD juga sudah dibekali ilmu yang cukup tentang masalah Tekhnik, sehingga dengan kehadiran KPMD setiap hari pada lokasi pengerjaan fisik, ditambah dengan posisi struturnya sebagai pelaksana, diharapkan TPK akan tunduk pada instruksi pelaksana, yang pada gilirannya kualitas dari pekerjaan fisik menjadi lebih baik, sesuai dengan mutu yang diharapkan.Untuk beberapa desa di kabupaten atau Provinsi tertentu, sesuai dengan budaya lokalnya, peran dari kepala Desa sangat dominan, kondisi kepala Desa yang sangat dominan ini, menjadi sebuah dilema tersendiri, jika kepala Desa memiliki komitmen membangun Desanya, maka tidak menjadi soal, tetapi jika kepala Desa hanya komitmen pada fulus, maka disinilah masalah itu muncul, segala perencanaan yang sudah digodok mateng dan sistem yang sudah baik itu, menjadi tidak berjalan dihadapan sang penguasa Desa. Meskipun diakui bahwa setiap tahun, kepala desa, BPD, Sek-Des dan LPM mendapat pelatihan dari PNPM-MP, tetapi apalah artinya sebuah pelatihan jika dihadapkan pada perubahan sebuah budaya yang telah mengakar, jika pada tiap kecamatan dibuka peluang untuk menerapkan sangsi lokal, mengapa untuk Kabupaten dan Provinsi tidak ada sangsi lokal yang berlaku pada kabupaten dan Provinsi tersebut, yang intinya membatasi peran kepala Desa, sehingga program tidak mendapat kendala dari kepala Desa dominan yang berkiblat ke fulus tadiLayaknya seorang prajurit, posisi FT berada pada garis terdepan medan tempur, sudah saatnya para pembuat kebijakan untuk mengurangi beban FT untuk hal-hal yang bersifat administratif… misalnya mengurus bayar pajak dan Asuransi, karena untuk mengurus dua hal diatas, mereka harus ke Kabupaten, perlu dua hari yang terbuang, sehari untuk pergi ke Kabupaten dan sehari lagi untuk menuju lokasi kerja di kecamatan, bukankah hal ini bisa dikerjakan oleh atasan mereka yang berada di Kabupaten atau Provinsi.

Demikian beberapa celah yang memungkinkan terjadinya penurunan kualitas pada pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PNPM-MP, meskipun mungkin saja ada beberapa hal lain yang luput dari pengamatan penulis, untuk itu silahkan dilengkapi lagi………………….Monggo!!!???

Oleh : Iskandar Zulkarnain

Praktisi Pemberdayaan

 

Sumber : http://sosbud.kompasiana.com/2012/02/12/menurunnya-kualitas-bravo-pnpm-mp/

About Gilang Prayoga

Kadang detak kehidupan tak sempat terekam Kadang sebuah pemikiran datang dan tak sempat terealisasikan. Hanya sedikit catatan tentang kehidupan

Posted on 14 February 2012, in Kolom Esai, News. Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: